PADANG – Penilaian Badan Publik terbaik dalam menerapkan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah berlangsung empat tahun berturut-turut, sejak 2015.
Khusus pelaksanaan tahun 2018 ini, Komisi Informasi Sumbar surprise karena badan publik antusias merebut predikat tertransparan.
“Allhamdulillah, pada kegiatan pemilihan badan publik terbaik tahun ke empat ini, pesertanya sangat antusias merebut brevet badan publik tertransparan 2018,”ujar Ketua Panitia sekaligus Komisoner membidangi Kelembagaan KI Sumbar, Sondri Dt Kayo, Jumat (27/7) di kantornya Jalan Sawo Nomor 6 Purus V Padang Barat, Padang.
Antusias badan publik yang ikut itu, terbukti dari pengembaliaan SAQ (self answer quisioner) jumlahnya melebihi pengembalian pada tahun-tahun sebelumnya.
Bahkan, KI Sumbar mengapresiais jajaran OPD Pemprov Sumbar yang mengembalikan SAQ sebanyak 34 dari 50 OPD Pemprov Sumbar.
“Artinya Gubernur Sumbar Irwan Prayitno berhasil memberikan penekanan kepada jajaran OPD-nya terutama terkait keterbukaan informasi publik di badan publik Pemprov Sumbar,”ujar Sondri
Menurut Sondri pada penilaian badan publik 2018, ada penambahan kategori satu lagi, yakni badan publik penyelenggara Pemilu di kota dan kabupaten.
“Tahun dulu delapan kategori, 2018 ini menjadi sembilan kategori badan publik penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu kota/kabupaten se Sumbar), ini bentuk komitmen Komisi Informasi Sumbar untuk mengawal keterbukaan informasi Pemilu 2019,”ujar Sondri.
Menurut staf panitia penilaian badan publik terbaik 2018, Tiwi Utami, sampai penutupan pengembalian SAQ, 211 badan publik telah mengembalikan SAQ.
Setelah tahapan pengembalian SAQ ini, penilaian selanjutnya, tim melakukan entri dan visitasi website resmi badan publik masing-masing.
Berikut sebaran SAQ, badan publik yang dikembalikan ke panitia, kategori SMA/ SMK/MAN 43, Kab/kota 17, BUMN/BUMD 7, PTN/PTS 11, Bawaslu/KPU kota/kabupaten 30. Instansi vertikal 15. OPD 34, Nagari/Desa 36 dan Parpol 16. (rel/arief)
