PADANG-Pemberian vaksin MR untuk anak 9 bulan hingga 15 tahun telah dilakukan sejak awal Agustus lalu. Dalam perjalanannya terjadi pro kontra, mengingat belum adanya kepastian halal zat yang terkandung dalam vaksin yang bisa mencegah penyakit Campak dan Rubella tersebut. Untuk pelaksanaan selanjutnya Dinkes Sumbar akan menunggu surat resmi dari Kementerian Kesehatan RI.
Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, dihubungi topsatu.com mengatakan hingga kini masih menunggu surat resmi dari kementeria Kesehatan RI.
“Kami masih menunggu surat resmi dari Kemenkes, apa ditunda atau tetap dilanjutkan. Selasa besok ada kunjungan Ibu Menteri Kesehatan ke RS.Unand, nanti media mengkonfirmasi langsung ke beliau,” kata Merry.
Di Padang sebagian orangtua membolehkan anaknya diberikan suntikkan vaksin, namun sebagian lainnya tidak. Di akhir pekan lalu, MUI Sumbar membuat sebuah edaran, kalau pemberian vaksin disarankan untuk ditunda. Mengingat belum adanya kepastian halal zat yang terkadung dalam vaksin MR.
Kondisi ini tentu membuat resah bagi para orangtua yang anaknya sudah mendapat vaksin MR.
“Aduh bagaimana ini. Anak saya sudah divaksin, sedangkan kepastian halal dalam vaksin MR belum ada. Jika terjadi hal tak diinginkan, siapa yang akan bertanggung jawab pada anak-anak yang sudah dapat vaksin,” ujar Ria, salah warga Padang pada Singgalang, akhir pekan kemarin.
Sebagian orangtua yang ingin memvaksin anaknya pun menunda keinginan mereka, serambi menunggu kepastian halal zat yang terkandung dalam vaksin MR.
“Awalnya saya mau anak saya divaksin. Tapi karena belum ada keputusan halalnya maka niat itu saya tunda dulu. Kalau sudah pasti halal baru saya vaksin anak-anak,” sebut Fendi yang juga warga Padang.
Ketua MUI Sumbar, Gusrizal Gazahar, yang dihubungi wartawan Minggu (5/8) mengaku tak mau terlibat dengan sosialisasi imunisasi vaksin MR, hingga adanya kepastian halal pada zat yang terkandung dalam vaksin tersebut.
Dia malah menyarankan imunisasi Measles Rubella (MR) ditunda hingga ada kejelasan mengenai kehalalan vaksin yang digunakan.
“Kami pernah diajak untuk Sosialisasi Imunisasi MR, tapi kami tidak mau ikut sebelum ada kejelasan kehalalan dari bahan vaksin yang digunakan,” ujarnya.
Ditegaskannya, Sikap MUI Sumbar sama dengan MUI pusat, untuk dilakukan penundaan sampai ada kepastian dan keputusan.
“Bahkan kami sudah kirimkan surat ke pusat. Dalam surat tersebut jelas untuk menghilangkan keraguan dan kebingungan ditengah umat maka harus ditunda hingga ada keputusan tentang halalnya vaksin MR.
Apalagi, lanjutnya, masyarakat Sumbar mayoritas Islam. Untuk soal penundaan dia mengaku sudah menghubungi Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday dan beberapa Kepala Daerah agar Imunisasi MR di Sumbar ditunda.
“Saya sudah hubungi kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Bupati Tanah Datar, Dharmasraya dan beberapa Kepala Daerah lainnya sudah saya kontak untuk dilakukan penundaan sampai ada keputusan dari MUI Pusat dan Kemenkes,” katanya.
Terakhir disampaikannya, Dalam Rakorda (rapat koordinasi daerah) para ulama se-Sumatera Barat di Hotel Sofyan Rangkayo Basa Syari’ah Padang, Sabtu (21/7/2018) lalu, juga di bahas soal vaksin yang digunakan dalam Imunisasi MR.
“Dalam Rakorda juga kami bahas bersamaan dengan Islam Nusantara. Surat ke Pusat sudah kami kirim dan sekarang kita tunggu hasilnya,” ujarnya.
Namun katanya, jika Pemprov Sumbar melalui Dinas Kesehatan Provinsi tetap melangsungkan Imunisasi pihaknya juga tidak bisa berbuat banyak. Namun Ia menghimbau agar masyarakat bijak dalam menentukan pilihan sebelum ada kepastian dan keputusan.
“Kami tidak terlibat itu pasti sampai ada kepastian. Kalau dinas kesehatan tetap ngotot melanjutkan, kami juga tidak bisa melakukan tindakan. Ngak mungkin kami bubarkan mereka saat melakukan imunisasi, sebab ranah penindakan tidak ada pada kami,” ujarnya.
Sementara Humas Bio Farma, Edwin yang dihubungi melalui whatsApp kembali merilis siaran beredar sejak 31 Juli 2017. Bio Farma menyatakan siap dengan pasokan Vaksin MR sebanyak 57.843.570 dosis dan mencukupi sesuai target imunisasi Kemkes.
Saat ini hanya ada 2 produsen vaksin MR antara lain China dan India, tetapi yang memiliki persyaratan yang lengkap hanya dari India, semua vaksin MR yang digunakan untuk Kampanye MR pada tahap 1 dan tahap 2 ini, berasal dari mitra Bio Farma di India, yang produksi vaksin MR nya sudah digunakan di 140 negara termasuk negara – negara Islam yang sudah lebih dulu mencanangkan vaksin ini, dan sudah melalui studi keamanan di berbagai negara di dunia.
“Bio Farma sangat concern dengan masalah halal. Sesuai aturannya registrasi sertifikasi halal harus dilakukan oleh manufacturer atau produsen vaksin, dalam hal ini pabrik di India. Pada bulan November 2017 lalu Tim Bio Farma sudah mengunjungi produsen vaksin MR di India, serta menyampaikan bahwa sertifikasi halal merupakan hal yang diwajibkan oleh Pemerintah Indonesia,” terangnya.
Bio Farma katanya terus berkonsultasi dan berkordinasi dan membantu produsen vaksin MR serta berkomunikasi dengan MUI komisi fatwa untuk proses sertifikasi ini.
Bambang Heriyanto, Corporate Secretary menambahkan Saat ini Bio Farma sudah mandiri untuk Vaksin Campak (Measles). Pihaknya sedang dalam tahap pengembangan untuk vaksin kombinasi Measles dan Rubella (MR) dengan menggunakan bulk Rubella yang bekerjasama dengan partner dan ditargetkan pada tahun 2020. Sementara itu untuk bulk Vaksin Rubella hasil riset Bio Farma sendiri harapkan siap pada tahun 2024.
“Memerlukan waktu yang lama untuk produksi Vaksin, kami perlu kehati-hatian untuk proses produksi vaksin agar bebas dari aspek hewani, selain tentunya memperhatikan aspek kualitas, keamanan serta keampuhan produk” pungkas Bambang.
Sementara sebelumnya Dinkes Sumbar menargetkan sebanyak 1,5 juta anak di daerah ini harus mendapatkan vaksin MR, yang dari sisi kesehatan dapat mencegah penyakit Campak dan Rubella. (107 )
