PADANG – DPRD Sumbar meminta Pemprov meningkatkan perhatian untuk sektor pendidikan. Apalagi saat ini tanggung jawab dan wewenang pendidikan SMA/SMK sudah berada di tangan Pemprov. Poin-poin yang harus diperhatikan yakni kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana. Terutama pula memperjuangkan upah yang layak untuk guru honorer.
DPRD menilai saat ini Pemprov melalui Dinas Pendidikan Sumbar belum optimal bekerja. Apalagi berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, Dinas Pendidikan menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki sisa anggaran berlebih (Silpa) terbesar. Dana yang berlebih itu pertanda program tahunan Dinas Pendidikan belum maksimal dikerjakan.
Anggota DPRD Sumbar, Saidal Masfiyudin mengatakan hampir seluruh sekolah tingkat SMA di Sumbar butuh dana pembangunan fisik untuk penambahan lokal. Selain juga untuk sarana dan prasarana belajar yang masih kurang. Dari peninjauan anggota DPRD di lapangan terbukti bahwa masih banyak sekolah yang kekurangan prasarana.
“Secara umum banyak sarana ruang belajar SMA/SMK di Sumbar yang tidak layak pakai seperti kursi, meja, lemari, komputer dan juga alat belajar mengajar lainnya,” ujarnya.
Hal ini menjadi miris, apalagi dana bersisa (silpa) Dinas Pendidikan Sumbar setiap tahunnya sangat besar. Bahkan mencapai puluhan miliar. Ini terbukti pada pertanggungjawaban APBD Sumbar 2017 sebanyak Rp531 miliar .
“Ini miris, padahal banyak sekolah yang membutuhkan pembangunan sarana dan prasarana,” ujarnya. DPRD, kata dia, berharap dalam anggaran tahun 2019 Dinas Pendidikan bisa meningkatkan kinerja. (titi)
