PADANG – Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar, HM Nurnas, sekali lagi memperlihatkan kepeduliannya terhadap lembaga Komisi Informasi dan KPID Sumbar. Dalam forum pembahasan anggaran di DPRD Sumbar, HM Nurnas gigih memperjuangkan anggaran kedua lembaga tersebut.
“Jangan ganggu gugat anggaran di dua lembaga negara yang dibentuk UU itu, karena memang diamanatkan masuk dalam APBD, kalau diganggu saya siap memperjuangkan kemanapun,” kata Nurnas usai pembahasan APBD Perubahan di Istana Bung Hatta, Rabu lalu kepada wartawan.
HM Nurnas dikenal sebagai inisiator pembentukan KI dan KPID Sumatera Barat.
Pada APBD 2020, anggaran KI diplot Rp 1,5 M, kemudian dirasionalisasi menjadi Rp 1,3 M.
“Anggaran itu habis untuk biaya rutin, sehingga nyaris tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan Komisi Informasi,” kata Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska.
Memasuki masa perubahan anggaran, Komisi Informasi melakukan upaya untuk menambah anggaran, demi masifnya keterbukaan informasi di Sumatera Barat.
“Awalnya cukup berat, karena kami menyadari beban APBD Sumbar cukup berat, khususnya untuk penanganan Covid 19,” ujar Nofal.
Namun, Komisi Informasi tidak putus langkah, selain melakukan langkah formal juga melakukan pendekatan dengan TAPD dan Tim Banggar DPRD Sumbar.
“Alhamdulillah, semangat kami disokong penuh oleh tim Banggar, khususnya Pak HM Nurnas yang selama ini memang getol memperjuangkan kehadiran KI dan KPID di Sumatera Barat, berkat beliau usaha kami tidak sia sia,” lanjut Nofal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar, Adrian Tuswandi menyebut, penambahan anggaran ini merupakan kerjasama tim di KI Sumbar, disupport oleh Kominfo dan media yang selalu menjadi mitra bagi KI Sumbar.
“Salah satu yang berperan besar dalam perjuangan anggaran KI adalah Pak Nurnas sebagai sekretaris Komisi 1 dan anggota tim banggar DPRD,” jelas Toaik, panggilan Adrian Tuswandi.
“Tidak hanya Pak Nurnas, Komisi 1 DPRD Sumbar, Kadiskominfo, Asisten 1 dan Sekdaprov Sumbar, Ketua DPRD dan Gubernur Sumbar juga mendukung kegiatan KI, ini menjadi tanggung jawab kami memenuhi keinginan para mitra KI dan masyarakat secara umum,” jelas Toad.
Komisioner KI, Arif Yumardi berharap anggaran KI dalam APBD Perubahan sesuai dengan KUA PPAS.
“KI berharap tidak ada pengurangan, untuk realisasi kami sudah mendetailkan kegiatan hingga akhir tahun,” pungkas Arif.(rls/benk)
