LOMBOK BARAT – Pemerintah memulai rehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok pada, Selasa (21/8/2018). Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada saat mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, NTB. Saat bertemu warga, JK mengajak mereka untuk membangun kembali.
Membangun kembali merupakan pernyataan Wapres JK, pemerintah memulai proses rehabilitasi rumah warga yang rumahnya rusak pascagempa yang berturut-turut mengguncang Lombok dan sekitar sejak 29 Juli 2018 lalu. Saat bertemu warga, JK berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.
JK juga menyampaikan merekalah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor. Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah.
JK mengingatkan dana bantuan jangan digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu.
Pada saat bertatap muka dengan para penyintas, Wapres JK mengingatkan tidak ada gempa yang membunuh orang, tetapi bangunannya. Dengan rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.
Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah melatih warga untuk cara pembangunan rumah tahan gempa. Basuki kembali menyampaikan mulai hari ini masa rehabilitasi. Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah. Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah.
Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5.000 keluarga. Hingga kini Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit.
Sementara itu, menanggapi penanganan darurat pascagempa, JK menyampaikan bahwa cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional. Saat bencana Aceh, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional. Namun saat ini Pemerintah mampu untuk melakukan penanganan dan telah mengerahkan sumber daya kementerian/lembaga seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan BNPB.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, Wapres mengakhiri kunjungan dengan melakukan rapat tertutup yang dihadiri oleh Menteri PUPR, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, Kepala BNPB, Gubernur Nusa Tenggara Barat, Gubernur Jawa Timur, Komandan Posko Penanganan Darurat Bencana Gempa Lombok, dan perwakilan organisasi perangkat daerah NTB. (*/yuke)
