PARIAMAN – Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dimasa pandemi Virus Covid-19, terhadap peserta didik di Sekolah.
Hal ini diungkapkan Mendikbud RI, Nadiem Makariem dalam video conference yang diikuti Mendikbud, Mendagri, Menkes Menteri Agama, Menteri Koordinator Bidang PMK, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, Jumat (20/11).
“PTM ini diperbolehkan, tidak diwajibkan. Keputusan boleh atau tidak, terletak pada Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah dan Orangtua atau Wali peserta didik “, terangnya.
Dijelaskannya, Perbedaan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini dari sebelumnya, peta zona risiko dari Satgas Covid-19 tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi pemerintah daerah yang menentukan. Sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih mendetail.
Nadiem mengatakan pada saat ini dari hasil evaluasi SKB empat Menteri, hanya 13% sekolah di Indonesia yang melakukan PTM, dan 87% masih melakukan belajar dari rumah.
“Meskipun daerah itu telah berada pada zona kuning dan hijau, sudah diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka, tetapi masih banyak sekolah yang belum melaksanakannya. Hal ini dikarenakan proses untuk persiapan protokol kesehatan PTM ini membutuhkan waktu dan disiplin yang tinggi.
Mendikbud menekankan, dalam PTM, sekolah jangan sampai lengah menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Hal ini penting dalam menghindari terjadinya klaster di Sekolah.
“Protokol kesehatan itu harga mati, tidak ada tawar menawar untuk disiplinnya, tidak ada aktifitas diluar kelas, tidak ada kantin dan kegiatan ekskul dan aktifitas lainnya,” tegasnya.
Di samping itu, tidak hanya untuk SD tapi juga untuk Perguruan Tinggi akan menyusul dalam penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka, menyusul setelah itu SMP, SMA dengan persetujuan dari Pemda setempat.
Jika pembelajaran tatap muka tidak segera dimulai dari sekarang, Nadiem khawatir dampak negatif terhadap generasi saat ini akan menjadi permanen.
Video conference ini diikuti Plt Walikota Mardison Mahyuddin bersama Dinas Dikpora.
Mardison Mahyuddin mengatakan Pemko telah membuka sekolah melakukan PTM, sejak 17 November lalu. Protokol kesehatan dilaksanakan sekolah, seperti pakai masker, jaga jarak, sediakan tempat cuci tangan dan sabun, adanya alat pendeteksi suhu.
Untuk itu, Mardison mengajak semua masyarakat berdoa dan bermohon kepada Allah Swt semoga wabah ini cepat berlalu, supaya aktifitas kehidupan masyarakat bisa bangkit kembali. “Kita sama merasakan dampak dari wabah ini,” tuturnya. (agus)
