PADANG-Pengurus Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar meminta pemerintah pusat sampai daerah untuk menunda terlebih dulu penerimaan CPNS jalur umum, hingga diselesaikannya pengangkatan guru honor kategori (K)2.
Sebab, pengangakatan guru honor K2 tersebut sudah dijanjikan pemerintah pusat bersama anggota DPR RI yang akan direalisasikan pada tahun ini.
Kendati ada rencana solusi dari pemerintah pusat untuk mengangkat guru honor di atas usia 35 tahun ini dengan sistem Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), namun bukan itu yang terbaik buat guru honor tersebut. Harapan guru honor menjadi PNS, kendati hanya sehari dan setelah itu pensiun.
Hal itu ditegaskan Ketua PGRI Sumbar Zainal Akil kepada Singgalang baru-baru ini menyikapi demo guru honor di kantor gubernur Sumbar. Zainal Akil menyebutkan, guru honor bersedia mengabdi kepada bangsa dan negara ini kendati gaji mereka sangat kecil yang jauh dari batas minimal biaya hidup.
Kondisi demikian, rela dilakukan para guru honor selama belasan tahun, bahkan puluhan tahun dengan harapan mereka bisa diangkat nantinya menjadi PNS.
Lebih jauh disebutkan, guru honor telah mengabdikan hidup, waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk memajukan pendidikan dan mencerdaskan anak bangsa. Di saat kran CPNS tersebut dibuka, seolah-olah mereka tak terpikirkan dan dicampakan begitu saja oleh pemerintah. Penantian panjang itu sia-sia dan membuat hati para guru honor terenyuh dan miris terhadap sikap dan kebijakan pemerintah saat ini.
Bukan itu saja, wakil rakyat di senayan pun sudah berjanji akan menindaklanjuti rencana pengangkatan guru honor K2 yang jumlahnya 438.590 orang, ketika terjadi demo besar-besaran guru honor di Jakarta.
Anggota DPR RI sudah berkoordinasi dengan beberapa Kementerian seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa-RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan rencana pengangkatan guru honor K2.
“Janji tersebut hingga kini belum terealisasi, namun dijawab dengan penerimaan CPNS jalur umum. Jelas ini membuat para guru honor terkejut dan menagih janji pemerintah dan wakil rakyat tersebut,”ujar Zainal Akil.
Dia pun menepis anggapan kepala daerah yang mengatakan guru honor kurang berkualitas. Anggapan itu jelas tak benar, malah mereka lebih berkualitas dan memiliki semangat tinggi dalam mencerdaskan anak bangsa. Kondisi demikian, sudah dibuktian belasan bahkan hingga puluhan tahun oleh guru honor.
Dijelaskan, Zainal Akil kendati pemerintah telah terlanjur mengumumkan penerimaan CPNS namun bisa disiasati terlebih dulu dengan tindak dilanjutkan pada proses penyeleksian.
Pemerintah harus menunda proses penyeleksiannya, hingga guru honor tersebut diangkat menjadi CPNS. Zainal Akil pun memberikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit yang membuat surat ke Kemenpan RB untuk mengangkat guru honor tersebut dalam musim penerimaan CPNS tahun ini.
Sebab, sudah cukup lama guru honor tersebut menunggu beberapa kali moratorium CPNS hingga dibukanya kembali kran tersebut. Zainal Akil pun meminta pemerintah pusat dan daerah harus bijak menyikapi pengangkatan guru honor tersebut secara baik.
Bila tidak, persoalan ini akan menjadi persoalan besar dalam dunia pendidikan di Indonesia dan pasti berdampak pada terganggunya pembentukan generasi bangsa yang cerdas, mandiri dan berkarakter.
Ditambahkan Zainal, para guru honor juga menagih janji Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ketika kampanyenya yang akan memperjuangkan guru honor K2 diangkat menjadi PNS.(syawaldi)
