PADANG – Tokoh masyarakat Solok Selatan dan Pesisir Selatan meminta pembangunan jalan Kambang – Muara Labuh dilanjutkan, karena kebutuhan pembangunan jalan dapat digunakan sebagai jalur evakuasi untuk mengantisipasi tsunami melanda.
“Kita mendesak Menteri Lingkungan Hidup RI, agar memberikan izin dalam bidang lingkungan, agar pembangunan jalan Kambang- Muara Labuh dilanjutkan,” ujar Datuk Itam di DPRD Sumbar, Jumat (29/1).
Menurut Datuk Itam, pembangunan jalan menghubungkan dua kabupaten antara Solok Selatan dan Pesisir Selatan di Sumbar memiliki sejarah panjang, karena nenek moyang kedua daerah telah melalui jalan tersebut.
“Kondisi jalan sudah tembus, masyarakat sudah berjalan kaki dan sering dilewati,” ujar Datuk Itam sembari menambahkan pihaknya meminta pembangunan infrastruktur jalan untuk diaspal.
Anggota DPRD Sumbar asal partai NasDem Bakri Bakar mengatakan, kebutuhan jalan Kambang- Muara Labuh menjadi kebutuhan masyarakat.
“Kita dapat menggunakan jalan sebagai jalur evakuasi masyarakat, karena Sumbar rawan bencana gempa dan Kabupaten Pesisir Selatan rawan tsunami,” ujar Bakri Bakar.
Dikatakan Bakri Bakar, pihaknya bersama Gubernur Sumatera Barat bakal menindaklanjuti aspirasi masyarakat kabupaten Solok Selatan dan Pesisir Selatan.
“Pembangunan jalan dapat memperkuat hubungan sosial dan budaya antara kedua kabupaten serta merupakan dambaan bagi masyarakat,” ujar Bakri Bakar.
Lanjut Bakri Bakar, berdasarkan informasi panjang jalan Kambang- Muara Labuh lebih kurang 60 KM. Kondisi jalan sudah diaspal lebih kurang 25 KM, maka masih perlu dilanjutkan pembangunan jalan ini.
“Kita bakal bekerja secara sungguh- sungguh menerima aspirasi masyarakat kedua kabupaten ini, karena jika kita tidak bekerja sungguh- sungguh hasil tidak optimal,” ujar Bakri Bakar
Tampak rapat dihadiri Ketua Komisi V Yusuf Abit, Mario Syahjohan, Sekwan DPRD Sumbar Raflis dan tokoh masyarakat kedua kabupaten.(ril)
