PADANG – Kehadiran jalan tol di Padang-Pekanbaru sangat memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Sumatera Barat. Kenapa tidak, jarak tempuh antara Padang dengan Pekanbaru hanya 3-4 jam.
Oleh sebab itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar mendorong percepatan pembangunan jalan tol tersebut.
Hal itu terungkap dari silaturrahmi dan audiensi Kadin Sumbar dengan Gubernur Mahyeldi di istana Gubernur, baru-baru ini.
Gubernur Mahyeldi saat silaturrahmi dengan Kadin Sumbar tersebut memberikan jaminan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tak terhenti. Semua persoalan terutama ganti rugi akan diselesaikan secara baik dengan melibatkan semua unsur. Mulai dari ninik mamak, tokoh masyarakat, ulama, TNI/POlri, Badan Pertanahan Nasional hingga semua pihak yang terlibat dalam persoalan ini.
Disebutkan gubernur, seharusnya dalam pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru ini tak ada kendala karena semua proses dan tahapan sudah dilalui. Bila ada yang ‘bermain-main’ maka akan ditindak secara aturan hukum, apalagi bila yang menghambat itu Aparatur Sipil Negara (ASN) maka diberikan sanksi berat hingga ke pemecatan.
Gubernur menceritakan perjuangannya menyelesaikan pembebasan jalur dua by pass Kota Padang yang akhirnya bisa terselesaikan dengan baik. Lebih jauh disebutkan gubernur, kendala pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut hanya berada di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya, di Padang Panjang, Tanah Datar, Bukittinggi, Agam, Payakumbuh dan 50 Kota hampir tak ada kendala.
Selanjutnya, bila pembangunan jalan tol ini lancar beberapa ruas jalan lain bisa terbuka seperti Dharmasraya- Muaro Labuah, Kambang Pesisir Selatan – Bengkulu, Pasaman Barat – Mandailing Natal Suamtera Utara. Gubernur juga menegaskan, akan semakin intensif berkoordinasi dengan Kadin Sumbar memajukan perekonomian daerah ini.Oleh Sebab itu, minggu depan Gubernur Mahyeldi akan audiensi dan berkoordinasi dengan Kadin Sumbar.
Pada tempat yang sama, Ketua Kadin Sumbar, H. Ramal Saleh menegaskan, dirinya dan pengurus Kadin Sumbar mendorong dan mengapresiasi sikap tegas gubernur untuk melanjutkan hingga selesai pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru tersebut.
Menurut Ramal Saleh, pembangunan jalan tol tersebut akan cepat selesai bila semua pihak dilibatkan dalam penyelesaiannya. Lalu, kepala daerah seperti bupati/walikota yang daerahnya dilewati jalan tol tersebut harus diberikan tanggung jawab penuh oleh gubernur menyelesaikan persoalan di daerahnya masing-masing.
Bila pejabat atau pihak yang berperan sebagai regulator harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dan jangan pula ‘bermain’ proyek. (syawal)
