PAYAKUMBUH-Efek ekonomi yang ditimbulkan Covid-19 kian terasa di lingkungan Pemko Payakumbuh. Apalagi anggaran yang banyak dipotong untuk penanganan wabah itu. Untuk tahun anggaran 2021 ini, Pemko Payakumbuh kekurangan anggaran sebesar kurang lebih Rp160 miliar. Untuk itu, pemerintah daerah telah melakukan pemotongan hampir disemua OPD yang ada di kota itu.
Walikota Payakumbuh Riza Falepi, kepada Singgalang, Selasa (16/3), mengatakan, Pemko Payakumbuh kembali harus melakukan penghematan kepada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2021.
“Sudahlah tahun ini kita kekurangan 160 miliar, sekarang ada lagi refokusing sebesar Rp40 miliar, untuk dana pendukung Covid-19 dan vaksinasi. Kita seperti mempererat tali ikat pinggang,” ujarnya.
Menurut Riza, kondisi ini umpama dengan handuk yang sudah diperas, sekarang diperas lagi. Namun dirinya mensyukuri, dengan masih bisa berjalannya pembangunan stadion dan GOR type B di Kawasan Batang Agam, serta perbaikan jalan.
“Pendapatan Asli Daerah tidak kita genjot. Karena besarnya tidak sebanding dengan biaya pembangunan kita. Jadi, apa yang ada sekarang kita cukup-cukupkan saja,” tambahnya.
Hal yang ditakutkan oleh walikota dua periode itu adalah terganggu kestabilan ekonomi Payakumbuh. Sementara ini pertumbuhan ekonomi Payakumbuh masih tumbuh sebesar 1,17 persen disaat provinsi Sumbar mengalami minus.
“Kalau ekonomi kita turun, maka warga kita akan menderita. Sampai saat ini geliat perekonomian masih terus ada, ini patut kita syukuri. Mudah-mudahan geliat ekonomi masyarakat ini terus bergerak ke atas,” ucapnya lagi.
Bahkan Riza mengaku pusing, dulu kontraktor yang ikut lelang paket kegiatan tidak banyak, bahkan terkesan didominasi oleh kontraktor lokal saja. Tapi sekarang begitu dibuka lelangnya, langsung diburu kontraktor. Bahkan yang ikut tender itu ada dari luar daerah.
“Biasanya ada 20 yang ikut, sekarang 160 lebih ikut tender. Semua daerah mengalami hal seperti ini. Ya karena anggaran sudah minim, jadi kegiatan tidak banyak,” terangnya.
Untuk itu, Riza meminta kepada DPRD untuk proporsional dengan kondisi anggaran saat ini. Riza mencontohkan seperti jangan ketika anggaran turun, minta dinaikkan dana pokirnya atau yang lain. Seperti anggaran subsidi rehab rumah tidak layak huni (RTLH).
“Bukan tak mau menaikkan, kalaupun bisa dinaikkan jangan tinggi sekalilah naiknya, karena yang lain susah jadinya. Sedang buat pejabat di OPD saja tunjangan mereka dipotong 13 persen. Kita tidak mengharapkan ini terjadi, tapi apa boleh buat,” katanya.
Untuk itu, Riza juga menyampaikan anggota dewan saja dengan Perpres Nomor 33 tahun 2020 harus dipotong anggaran perjalanan dinasnya. Seperti biaya uang saku dan penginapan.
“Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Nanti kalau anggaran dikita besar sendiri yang lain kan prihatin dibuatnya,” pungkas Riza. yuke
