PADANG – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Padang menegaskan tol Padang Pariaman-Pekanbaru tidak dialihkan. Pembangunan tol itu hanya pengerjaanya dimulai dari arah Pekanbaru, Riau.
“Siapa bilang dialihkan, tidak benar itu,”sebut Kepala BPJN III Padang, Aidil Fiqri Kamis, (8/11).
Dikatakannya, investor pembangunan tol tersebut PT Hutama Karya mengalihkan pengerjaan dari arah Pekanbaru murni karena pembebasan lahan yang tidak beres di Sumbar. Sementara di Riau, pembebasan lahan sudah mencapai 50 pessen.
Progres pembebasan lahan itu berbanding terbalik dengan di Sumbar. Di Sumbar, lahan yang bebas tidak sampai 100 meter.
“Kalau di Riau progresnya sudah mencapai 50 persen, jadi mereka sudah bisa kerja disana, ketimbang di Sumbar alat-alat mereka hanya bisa diam tidak bisa kerja,”ujarnya.
Dikatakannya, proses pembebasan lahan di Sumbar masih dalam penyelesaian konsinyasi di PN Padang Pariaman. Langkah itu setelah sejumlah masyarakat menolak penetapan angka ganti rugi yang sudah ditetapkan oleh apraisal.
“Di Sumbar itu ada sebagian yang menolak, memang tidak semuanya. Sementara hasil apraisal itu adalah independen, makanya penyelesaiannya ada konsinyasi di PN, sekarang saya juga tidak tahu sampai dimana prosesnya,”ungkapnya.
Gubernur Sumbar mengirimkan surt kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Presiden. Surat itu meminta diskresi agar khusus pembebasan lahan di Sumbar dapat lebih tinggi dari harga yang ditetapkan apraisal.
“Selain proses konsinyasi, juga ada surat dari Gubernur pada presiden meminta diskresi terkait pembebasan ini, makanya harus diselesaikan satu-persatu, ini juga menjadi kendala waktu,”ulasnya.
Sebelumnya Plt Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyebut mendapat informasi dari PT Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru akan memindahkan seksi I dari Sumbar ke Pekanbaru karena lambatnya proses pembebasan lahan di Sumbar. Seksi I itu yang awalnya dimulai dari Padangpariaman-Sicincin sepanjang 27 kilometer, namun akan dipindahkan ke ruas Pekanbaru-Bangkinang.
Pembangunan jalan tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang merupakan sirip Tol Trans Sumatera sepanjang 254,8 kilometer, terganjal belum disepakatinya harga pembebasan lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Masyarakat menilai harga yang pantas sekitar Rp600 ribu hingga Rp2 juta per meter persegi. Namun penilaian tim appraisal tidak sampai setinggi itu.
Tol Padang Pariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 58 Tahun 2017. Groundbreaking dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai pada 2025.
Tol itu dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi dari awalnya 8-12 jam tergantung kecepatan kendaraan dan kondisi kemacetan jalan menjadi hanya 4 jam bahkan bisa kurang. (yose)
