Ada Data 1.800 KK Ganda di Pasaman, Distribusi Bantuan Ditunda Sementara

Koordinator bidang logistik Gugus Tugas covid-19 Kabupaten Pasaman, Amdarisman ketika jumpa pers.(hen)

LUBUK SIKAPING – Gugus Tugas Pasaman menjumpai data ganda penerima bantuan sekitar 1.800 kepala keluarga. Untuk sementara waktu pendistribusian bantuan ditunda, untuk membersihkan data ganda penerima bantuan tersebut.

Kabupaten Pasaman terdiri dari 86.428 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 311.442 jiwa dan jumlah masyarakat yang dibantu melalui APBN, APBD Sumbar sebanyak 52.306 KK. Dari APBD Pasaman 17.765KK. Total.70.071 KK yaitu (76,49%).

“ Apabila data sudah tidak ada yang ganda, maka dalam waktu 2 hingga 3 hari akan dilaksanakan pendistribusian bantuan. Bagi data yang ganda akan diusulkan untuk KK yang belum terdaftar” kata Koordinator bidang logistik Gugus Tugas covid-19, Amdarisman ketika jumpa pers, Selasa(12/5)

Dijelaskan Amdarisman, bantuan yang akan diterima melalui APBN, APBD provinsi teridiri dari DTKS regular kemensos sebanyak 18.867 KK dengan rincian PKH+sembako sebanyak 12.590 KK dan BNPT sebanyak 5.977KK. Sebelum terjdi covid 19 pembagiannya 1 kali dalam 3 bulan, sekarang setiap bulan dan besaran yang diterima bertambah 25 % dari sebelumnya.

Kemudian, lanjutnya bantuan langsung tunai (BLT) Kemensos sebanyak 15.609 KK (jumlahnya bergerak terus), BLT APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 8.857 dan BLT Kemendes 8.973KK (masih proses di Dinas Pemberdayaan Masyarakat)

“ Rencana bantuan dari APBD Pasaman sebanyak 17. 765 KK yaitu Tambahan (asumsi) yang akan dibantu melalui APBD TK II yaitu masyarakat tanpa identitas sekitar 2% yaitu 1.729 KK, masyarakat yang pulang dari rantau sekitar 4% yaitu 3.457 KK, ditambah masyarakat yang belum dibantu. Dari 17.765 KK tersebut, telah dibantu Baznas sebanyak 248 KK dan 400 KK dari Lantas. Jadi sisa tinggal 17.765 – 448 = 17.117 KK. Kuota kabupaten akan bergerak melandai.” terang Amdarisman.

Ditambahkan Amdarisman Jadi Jumlah masyarakat yang belum dibantu sebanyak 21.543 KK yaitu (23,51%). Kondisi saat ini, yang tidak dibantu termasuk bupati/wakil bupati, PNS termasuk guru, TNI, Polri, DPRD, BUMN, BUMD dan pensiunan total 8.579 KK tambah persentase masyarakat yang dianggap mampu (kaya) sekitar 15% dari 86.428 KK. (hen)