PADANG- Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani menyayangkan adanya warga Kota Padang dari Kecamatan Koto Tangah yang tidak terdaftar dalam BLT COVID-19.
“Kami sudah mendengarkan aspirasi dari warga Kecamatan Koto Tangah, hal ini akan kita bicarakan dengan pihak terkait,” ungkap dia, Senin (15/6).
Ia menyebutkan akan segera melakukan pertemuan dengan tim gugus tugas COVID-19 Kota Padang. Kemudian terkait BLT tersebut juga akan dibahas pada rapat tersebut.
“Kita akan tetap perjuangan aspirasi rakyat termasuk keluhan warga Kecamatan Koto Tangah tersebut,” kata dia.
Sebelumnya belasan warga Padang menuntut hak pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT), Senin (15/6). Mereka mengklaim pembagian tidak adil dan merata.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB tersebut diawali dengan mendatangi rumah dinas Walikota Padang Mahyeldi di jalan A. Yani dengan membawa bermacam spanduk yang tertulis berbagai tuntutan agar tidak ada pembedaan dan menuntut janji walikota membagikan bantuan sesuai perwako.
Tak berlangsung lama di rumah dinas Mahyeldi, sekitar pukul 09.30 WIB, peserta aksi kemudian bergerak pindah ke gedung DPRD Kota Padang untuk menyampaikan aspirasi yang sama.
Belasan warga yang mengatakan berasal dari keluarga nelayan tersebut menyampaikan aspirasi karena mengaku tidak menerima BLT sama sekali, begitu juga bantuan sembako lainnya padahal mereka termasuk keluarga yang berdampak ditengah pandemi covid-19.
Koordinator aksi M. Rafid mengatakan kepada wartawan, meskipun mereka datang secara beramai-ramai, namun aksi yang mereka lakukan tersebut bukanlah aksi demonsrasi melainkan aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pembagian BLT yang dinilai tidak adil dan merata. (bambang)
