PADANG – Ratusan massa aksi ‘Selamatkan Republik, kawal keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) penuhi jalanan depan gedung DPRD Sumbar di Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Kamis (22/8). Mereka merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, ada pula aktivis dan akademisi.
Massa pengunjuk rasa meneriakkan aspirasi : negara mesti diselamatkan, serta seruan Anti Oligari dan Anti Politik Dinasti.
Berdasarkan pantauan Singgalang, massa mulai berkumpul sejak pukul 10.40 WIB. Mereka datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa berbagai spanduk dengan kalimat bermakna sama.
Sepanjang aksi, para elemen massa tersebut tampak saling bergantian memberikan orasi. Mereka menyampaikan kritikannya hingga pandangannya terkait keputusan Baleg DPR yang menganulir keputusan MK.
“Kita berdiri disini memenuhi panggilan moral kita. Untuk melawan para-para DPR yang biadab,” kata salah seorang orator.
Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan yang memberikan orasi adalah Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unand, Harry Efendi Iskandar.
Ia mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang ingin merawat demokrasi.
Menurutnya keadaan perpolitikan di Indonesia saat ini sudah sangat darurat. Ia mengajak semua unsur masyarakat sipil untuk peduli dan mengambil sikap.
“Jika tidak maka negara ini akan rusak. Demokrasi akan mati,” katanya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan tentang adanya sebutan Raja Jawa yang disebutkan salah seorang pejabat beberapa hari belakangan.
“Ini bisa menjadi pemecah belah rakyat. Ini sudah bukan pemersatu negara. Bahkan negara ini sudah terang- terangan seolah disebut disnati yang dikuasi raja,” katanya.
Selama aksi berlangsung, massa sempat berulang kali menyatakan kekecewaan karena tidak ada pimpinan ataupun anggota DPRD Sumbar yang menemui mereka. Berpijak pada kekecewaan tersebut, pada akhir aksi, massa menyampaikan ketidakpercayaan pada DPRD Sumbar sebagai lembaga perwakilan masyarakat.
Mereka berencana akan melaksanakan aksi serupa besok, Jumat (23/8).(t)
