Pasaman Barat – Sebanyak Rp 45 miliar Surat Perintah Membayar (SPM) yang tersebar pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pasaman Barat (Pasbar) masih menunggu pencairan. Dari jumlah tersebutRp 2,4 miliar dalam 75 SPM di DPRD Pasbar belum terealisasi.
“Jumlah ini mencakup berbagai kegiatan, seperti operasional sekretariat, perjalanan dinas, orientasi dan reses, dana pendukung operasional DPRD, pemeliharaan kendaraan, serta layanan kebersihan kantor,” jelas Sekretaris DPRD Pasbar, Jhon Hendri, Kamis (2/1).
Ia menambahkan, total keseluruhan SPM yang belum dicairkan pada OPD di Pasbar mencapai Rp 43 miliar. Hal ini, menurutnya, memengaruhi pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang telah direncanakan.
“Hari ini sebetulnya rapat Badan Permusyawaratan (Bamus) namun dengan kejadian ini DPRD membahas terkait Rp 43 miliar tersebut,” karanya
Jhon Hendri mengungkapkan, pihaknya sedang berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempercepat proses pencairan anggaran tersebut agar seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai target.
Belum diketahui penyebab pasti dari tertundanya pencairan SPM tersebut, namun situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan terhambatnya pelayanan publik dan berbagai agenda penting lainnya.
“Kita berharap ini cepat terealisasi sehingga tidak ada kendala terutama pelayanan nantinya (arafat)
