JAKARTA – DPD RI akan menindaklanjuti berbagai laporan reses yang diserap di daerah pada masa reses untuk menjadi produk DPD RI. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono yang memimpin Sidang Paripurna ke-9 bersama dengan Ketua DPD RI AA LaNyala Mahmud Mattalitti, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/3/23).
“Pimpinan DPD RI berharap setiap aspirasi yang diserap dapat diproses menjadi produk lembaga yang akan diputuskan dan selanjutnya disampaikan kepada DPR RI dan Presiden RI untuk ditindaklanjuti,” ucap Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Pada kesempatan tersebut, Anggota DPD RI Sulawesi Selatan Ajiep Padindang melaporkan hasil pengawasan reses di daerahnya mengenai pengawasan UU Pemilu dan UU Pilkada.
“Saat reses di daerah saya banyak menemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan tahapan pemilu yang saat ini sudah berjalan, penting adanya pengawasan yang lebih baik, agar pemilu nanti berjalan baik,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI asal NTT Angelius Wake Kako mengemukakakan adanya kelangkaan beras dan bahan pokok yang terjadi di daerahnya karena permasalahan proses distribusi.
“Memasuki masa Paskah dan bulan Ramadan, saya berharap pemerintah melalui Bulog memperbaiki sistem distribusi bahan pangan, agar tidak menyebabkan kelangkaan dan naiknya harga bahan pokok di berbagai daerah,” ungkap Angelius.
Pada sidang paripurna tersebut, anggota DPD RI menyampaikan aspirasi yang dihimpun dan diterima selama masa reses di daerah. Selain terkait dengan pengawasan pemilu dan beberapa aturan perundang-undangan, serta upaya penguatan ketahanan pangan jelang Ramadan, masyarakat juga menyampaikan persoalan terkait sektor penyaluran kredit UMKM oleh perbankan.
Senada dengan itu, Anggota DPD RI dari Sumatera Barat Alirman Sori menekankan pentingnya peran sentral dari Bank Indonesia memberikan pembinaan kepada lembaga perbankan pada penyaluran kredit ke UMKM karena terkait penguatan ekonomi daerah.
“Peran BI penting terutama dalam membina lembaga perbankan di Indonesia dalam upaya menyalurkan kredit ke UMKM, itu harus diperkuat agar ekonomi daerah bergeliat,” ungkap Alirman Sori.
Setelah menerima laporan pelaksanaan tugas dari 34 provinsi, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengharapkan seluruh alat kelengkapan dapat menindaklanjuti sesuai bidang tugas masing-masing. (*/mas)
