“Nanti kita perjuangkan, baik itu dari pokir maupun dari OPD,” ujar Desrio.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada anggota DPRD Padang, agar juga bisa mengawal dan menggiring harapan masyarakat melalui rakorbang kelurahan ini.
“Nanti ada keputusan final dari rakorbang kelurahan, apa saja yang menjadi skala prioritas dari usulan masyarakat. Saya juga meminta kepada anggota DPRD Padang dari Fraksi Gerindra, agar bisa mengawal dan menggiring harapan masyarakat Purus,” katanya.
Dikatakannya, dari beberapa usulan yang masuk ke rakorbang ini, ada kelompok nelayan yang membutuhkan 76 kapal. Namun, dari kesanggupan Pemko Padang hanya bisa membantu sepuluh kapal.
“Nanti kita akan support melalui APBD Provinsi Sumbar. Kalau ada peluang ke APBN, nanti kita usulkannya,” ujarnya.
Sementara itu, salah satu Ketua RT di Purus, Fajar, mengatakan, selama rakorbang yang telah berjalan di tingkat kelurahan, baru kali ini hadir anggota DPRD Sumbar, yang mengawal rakorbang ini.
“Sebelumnya tidak pernah hadir anggota DPRD Sumbar, baru bapak Desrio yang hadir. Kami berharap, dengan hadirnya anggota DPRD Sumbar, bisa memberikan solusi pada persoalan masyarakat Purus ini,” kata dia.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Padang, Guswardi, mengatakan, Purus ini merupakan daerah nelayan, namun saat ini akan menjadi lokasi pariwisata. Dengan berubahnya, daerah ini, adanya kapal yang bersandar di bibir pantai menjadi penghalang pandangan wisatawan.
“Solusinya nanti, kami akan memindahkan nelayan ini ke bawah jembatan Purus. Untuk itu, mereka membutuhkan kapal baru dan mesin yang baru juga,” kata Guswardi. (deri)
