PULAU PUNJUNG – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Sumatera Barat, Yosrisal menyebutkan, dari awal telah memprediksi penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT) dampak Covid-19 bakal menimbulkan kericuhan.
“Prediksi kami ini terbukti sudah. Warga di sejumlah nagari / desa di wilayah Indonesia melakukan protes atas dugaan kesalahan kebijakan dalam mendata pembagian BLT,” terang Yosrisal kepada Topsatu.com, Minggu (31/5).
Menurut Yosrisal, ricuhnya soal penyaluran BLT ini lantaran kurang transparan, tidak tepat sasaran, adanya pendataan karena tali persaudaraan, teman dekat, dan tidak skala prioritas atau tidak mengacu kepada juknis.
“Bahkan adanya akal- akalan oknum nagari / desa dalam mendata warga. Artinya, yang patut dapat, tidak dapat, begitu juga sebaliknya,” kata Yos.
Lanjut Yosrisal, terkait program BLT Dana Desa / nagari, sasaran penerima BLT paling utama tentu saja keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BLT juga diberikan pada masyarakat yang belum mendapatkan manfaat Kartu Prakerja, kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exlusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Mekanisme penyaluran BLT Dana Desa/ nagari sudah disusun juga dalam salinan Permen Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020.
” Mekanisme ini dibuat agar program dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat guna. Jika mengacu kepada mekanisme ini tentunya tidak akan terjadi riak- riak. Yang paling penting lagi adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sekaitan dengan BLT ini,” sebutnya.
Ia berharap nagari/ desa yang mengalami gejolak dapat memberikan solusi atau jalan keluar bagi warga dengan cara musyawarah, melibatkan pihak- pihak terkait. (roni)
