SAWAHLUNTO – DPRD Sawahlunto setuju belanja daerah dikurang Rp20.965 miliar. Kini, setelah dikurang belanja di APBD Perubahan 2023 menjadi Rp664.603 miliar.
Persetujuan itu diambil anggota dewan dalam rapat Paripurna pengambilan keputusan anggota dewan dan penandatanganan APBD Perubahan 2023 di DPRD Sawahlunto, Jumat (29/9).
Sebelum penandatanganan APBD Perubahan diawali dengan penyampaian pendapat akhir fraksi. Sebelum APBD Perubahan ditanda tangani Ketua DPRD Sawahlunto, Eka Wahyu meminta kesepakatan anggota dewan terhadap APBD Perubahan 2023. Secara serentak anggota dewan yang hadir mengatakan setuju.
APBD Perubahan itu, eksekutif ditanda tangani penjabat Walikota Sawahlunto Zefnihan dan pihak legislatif Ketua DPRD Eka Wahyu.
Berkurang belanja daerah dari semula Rp685.569 miliar menjadi Rp664.603 miliar, berdampak pada belanja operasi yang didalam ikut dikurangi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
Belanja operasi dikurang Rp15.026 miliar. Dampaknya, belanja pegawai pun ikut dikurangi Rp14.782 miliar. Belanja barang dan jasa dikurangi Rp891.067 juta. Belanja modal dikurangi Rp11.740 miliar. Sedangkan pendapatan daerah diestimasikan Rp629.972 miliar. Defisit anggaran Rp34.630 miliar yang akan ditutupi dari Silpa Rp12.114 miliar dan penerimaan kembali pinjaman daerah Rp24.182 miliar.
Penjabat Walikota Sawahlunto, Zefnihan dalam sambutannya mengingatkan, APBD bukan sekedar angka-angka di atas kertas, tetapi alat untuk mencapai tujuan lebih besar meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memberikan layanan publik lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penjabat walikota mengajak, pemerintah dan DPRD agar tetap fokus pada implementasi dari APBD ini dengan baik dan penuh tanggung jawab.
“Kami ingatkan, di dalam pengelolaan anggaran agar selalu transparansi dan akuntabilitas, karena itu sangat penting, karena publik memiliki hak untuk tahu dana publik digunakan,” ujar Zefnihan.
Lebih jauh dia mengajak, pemerintah dan DPRD terus menjaga keterbukaan dan memberi laporan yang jelas mengenai penggunaan anggaran kepada masyarakat.(201)
