Dhrmasraya- APKASI Otonomi Expo dan Rakernas ke XVI 2024 dilangsungkan tanggal 10 sampai 12 Juli di Jakarta. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Presiden RI, Joko Widodo di Covention Center Jakarta pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024.
Disamping itu juga dilaksanakan Rapat Kerja Nasional XVI APKASI serta APKASI Procurement Networt.
Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, pelaksanaan APKASI Otonomi Expo 2024 bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, aneka komoditi dan peluang investasi, perdagangan dan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian daerah.
“Rakernas APKASI 2024 bertujuan untuk mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan Arah Kebijakan Program Kerja APKASI Tahun 2025, dan akan menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI sehubungan dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,” ungkap Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan.
Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkan ribuan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Presiden RI yang selalu memberikan perhatian kepada APKASI dan selalu berkenan hadir dalam setiap kegiatan besar APKASI.
APKASI melaksanakan tiga even besar sekaligus, yakni Rapat Kerja Nasional Tahun 2024, yang dihadiri oleh Bupati seluruh Indonesia, selaku anggota APKASI. APKASI Otonomi Expo 2024, yang dilangsungkan dari tanggal 10 sampai 12 Juli yang diikuti oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Kementerian, Perusahaan Swasta Nasional dan Multinasional. Dan APKASI Procurement Network 2024, diikuti oleh Perusahaan Penyedia Barang atau Jasa Pemerintah yang produknya terdaftar dalam katalog LKPP.
Sutan Riska juga melaporkan kepada Presiden bahwa even APKASI Procurement Network 2024 yang diselenggarakan secara berkala. Bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang atau jasa pemerintah. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan dukungan APKASI dalam mewujudkan Gerakan Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri.
Kata Sutan Riska, selama dua periode masa pemerintahan, Presiden dan jajaran telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan. Komitmen Presiden untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan melalui digitalisasi layanan publik dan penerapan e-government telah berhasil mengurangi waktu dan biaya. Dalam mengefektifkan serta mengefisiensikan pengurusan layanan publik di berbagai daerah.
Selain itu, Program sosial yang dijalankan oleh Bapak Presiden, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial telah memberikan manfaat nyata bagi akses-akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat miskin. Semuanya telah dapat dinikmati masyarakat secara nyata.
Masih terngiang dalam ingatan, betapa terpuruknya sendi-sendi perekonomian pada saat pandemi covid 19 melanda Indonesia dan dunia. Namun, dengan kebijakan yang Bapak Presiden Jokowi implementasikan bersama segenap jajaran melalui tag line “recover together, recover stronger”, dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, perekonomian Indonesia kembali menguat.
“Kami juga merasakan, bahwa kita telah mengalami peningkatan signifikan dalam pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek strategis nasional seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan/irigasi, pembangkit tenaga listrik dan sarana prasarana perkeretaapian, jalan nasional dengan Panjang lebih dari 5.500 km, telah berhasil diselesaikan dan hasilnya sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Sutan Riska.
Menurut Sutan Riska, APKASI sangat menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masif yang bupati bangun, tidak sekedar dilihat dalam bentuk fisiknya saja. Tapi efek ganda (multiflier effect) yang akan muncul seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan dan penyediaan lapangan kerja. Melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, ekonomi di daerah semakin menggeliat, terlebih kebijakan bapak Presiden yang menaikkan dana desa serta dukungan pengembangan terhadap pelaku usaha UMKM untuk naik kelas.
