PADANG-DPRD Sumbar meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk optimal dalam mengawasi harga komoditi pangan di pasaran selama bulan puasa hingga menjelang lebaran.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan pemerintah pusat baru-baru ini telah mengumumkan kecukupan pangan untuk bulan puasa dan lebaran. Sehingga kemungkinan tak akan ada kenaikan harga.
“Walaupun begitu pemerintah provinsi tetap harus menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga tak ada oknum yang mempermainkan harga di pasaran,” ujar Guspardi, Jumat (18/5).
Dia mengatakan pengawasan secara berkala harus dilakukan. Salah satunya operasi pasar secara berkelanjutan. Dengan pengawasan secara berkala itu, oknum-oknum yang ingin mempermainkan harga tak memiliki celah untuk curang.
Guspardi mengatakan baru-baru ini Badan Urusan Logistik (Bulog ) Sumbar telah merilis harga eceran tertingi (HET) untuk beberapa komoditi pangan. Diantaranya gula pasir yang ditetapkan Rp 12.500 per kg, daging beku Rp 80.000 per kg dan minyak goreng curah kemasan pada Rp 11.000 per liternya. Sementara beras premium dijual dengan HET Rp 13.300 per kg, beras medium Rp 9.850 per kg dan daging Rp 80 ribu per kg.
“Pedagang harus berpegang pada HET ini,” ujarnya.
Selain operasi pasar, Guspardi juga meminta OPD terkait untuk mewaspadai penimbunan kebutuhan pokok yang kerap terjadi selama Ramadhan dan menjelang lebaran.
“Lakukanlah pengawasan secara optimal. Jika ditemukan ada yang melakukan penimbunan, ambil tindakan tegas dan berikan mereka sanksi,” ujarnya.
Guspardi menghimbau pemasok atau pedagang agar tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dengan melakukan penimbunan. Di tengah kondisi perekonomian sulit seperti sekarang, sebut dia, jangan ada perilaku yang merugikan sesama.
Menurut Guspardi, Sumbar tidaklah kekurangan bahan pangan. Misalnya, untuk beras, produksi Sumbar sudah melebihi kebutuhan. Sehingga harga tak akan naik selama tak ada oknum yang mempermainkan distribusi.(Titi))
