BATUSANGKAR – Tanah Datar bertekad meraih Sembilan kali berturut-turut prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangannya.
“Prestasi ini tentu sangat diharapkan mampu dipertahankan tahun ini dan tahun-tahun akan datang, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga,” kata Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma, Senin (15/2).
Sehari sebelumnya, Pemkab melakukan audiensi dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar di Indo Jolito Batusangkar.
Menurut Zuldafri, pemeriksaan keuangan yang dilakukan tim, tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu.
Dikatakan, kunjungan tim BPK ini juga bisa menjadi sarana untuk sosialisasi dan bimbingan kepada aparatur Pemkab tentang tatacara terkini dalam mengelola keuangan sehingga tidak salah, terutama pengelolaan keuangan dalam masa pandemi Covid-19.
Bupati menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan tim BPK. Aparatur diharapkan selalu kooperatif dalam penyampaian data yang diminta BPK dengan sebenar-benarnya sesuai waktu yang telah ditetapkansehingga pemeriksaan bisa berjalan baik.
Sementara, Kepala BPK Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi menyampaikan, Tim BPK telah berada dan melaksanakan tugasnya di Tanah Datar dalam waktu dua minggu untuk pemeriksaan laporan keuangan 2020.
“BPK melalui tim pemeriksa sebenarnya tidak mencari mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” jelasnya.
Ditambahkan, sebagai salah satu tugas rutin, pemeriksaan disamping bisa sarana memberi masukan kepada Pemkab, namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
“Belanja modal menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama tim pemeriksa, karena potensi penyalahgunaan dan penyimpangan ada di sana,” sebutnya. (ydi)
