PADANG- Pelaksanaan Pemilu 2024 tinggal 148 hari lagi. DPRD Sumbar mendorong KPU dan Bawaslu Sumbar tetap menjalankan tugas dan fungsi sesuai aturan yang berlaku sepanjang proses pilkada tersebut, sehingga pelaksanaannya berjalan kondusif.
Hal tersebut disampaikan saat audiensi antara DPRD, KPU dan Bawaslu, Senin (18/9) di gedung dewan setempat.
Wakil Ketua DPRD, Suwirpen yang hadir saat audiensi itu mengatakan semua pihak tentu berharap pemilu berjalan sesuai dengan harapan, yakni aman dan transparan, sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Situasi sebelum dan sesudah pemilu kita harapkan tetap aman dan kondusif karena ini menyangkut dengan hajat masyarakat luas,” ujarnya.
Menurutnya, kunci pelaksanaan pemilu yang kondusif berada di tangan lembaga penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu. Jika kedua lembaga tersebut melaksanakan fungsi dengan optimal maka pelaksanaannya akan berlangsung tertib.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal. Ia mengatakan demi terciptanya iklim kondusif pada pesta demokrasi 2024, penyelenggara Pemilu harus berjalan pada tupoksinya masing-masing, sehingga proses yang berjalan tidak ternodai.
“Secara keseluruhan Komisi I DPRD Sumbar mendukung Pemilu 2024 berlangsung sesuai amanat undang-undang. Begitupun dari aspek anggaran, Komisi I Sumbar juga siap untuk mendukung sesuai arahan dari pemerintah pusat,” katanya.
Dia mengatakan alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemilu yang diajukan KPU Sumbar sebesar Rp154 miliar. Pada Perubahan APBD Tahun 2023 rencananya direalisasikan 40 persen dari pengajuan atau sebesar Rp 61,6 miliar. Sisanya akan dialokasikan pada APBD induk Tahun 2024.
“Pada perubahan APBD 2023 anggaran KPU Sumbar direalisasikan melalui pos dana alokasi umum (DAU),” katanya.
Sawal menambahkan, saat audiensi itu, baik KPU maupun Bawaslu melaporkan sejauh ini tahapan pemilu terlaksana dengan baik. Tak ada kendala yang berarti.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Maigus Nasir yang juga hadir saat audiensi mengatakan pertemuan antara DPRD dengan penyelenggara pemilu sangat penting. Terutama untuk mengetahui tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2024 berikut hal teknis lainnya. Termasuk membicarakan kebutuhan dan ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pemilu.
Saat audiensi itu, DPRD Sumbar sempat mempertanyakan beberapa hal, diantaranya keterwakilan perempuan, atribut bakal calon hingga alokasi anggaran dalam APBD provinsi maupun kabupaten dan kota pada Pemilu 2024.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Suwirpen, didihadiri Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen serta komisioner KPU. Hadir pula Komisioner Bawaslu Fifner, Muhammad Khadafi dan Febrian Bartez.(w)
