Bahas Dana BTT Kebencanaan, DPRD Bengkulu Kunjungi DPRD Sumbar

Padang – Plt Sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, menerima kunjungan Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu pada Jumat, (14/3). Kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait alokasi biaya tidak terduga (BTT) serta strategi kesiapsiagaan bencana di Sumbar.

Dalam sambutannya, Maifrizon menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan berharap dapat saling berbagi informasi yang bermanfaat.

“Kami sangat berterima kasih karena DPRD Bengkulu telah memilih DPRD Sumbar sebagai lokasi kunjungan. Semoga diskusi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua,” ujar Maifrizon.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menjelaskan bahwa pihaknya ingin mempelajari lebih dalam tentang alokasi BTT yang dianggarkan Pemprov dan DPRD Sumbar untuk kesiapsiagaan bencana.

“Di Sumbar, BPBD telah menganggarkan dana khusus untuk mitigasi bencana. Alokasi ini mencakup fasilitas tanggap darurat saat curah hujan tinggi serta program penanggulangan banjir. Selain itu, dana pasca-bencana juga disediakan untuk perbaikan infrastruktur darurat, termasuk pembangunan jembatan sementara yang bekerja sama dengan Dinas PUPR,” jelas Usin.

Usin menegaskan bahwa alokasi dana mitigasi bencana harus tetap optimal dan tidak boleh mengalami pemangkasan anggaran secara berlebihan.

Menurutnya, bencana dapat terjadi kapan saja tanpa bisa diprediksi, terutama gempa bumi yang menjadi ancaman utama di Bengkulu.

“Kesiapsiagaan terhadap bencana alam harus menjadi prioritas utama, baik dalam bentuk pencegahan maupun penanggulangan. Untuk banjir, mitigasi perlu diperkuat agar dampaknya bisa diminimalisir,” tambahnya.

Selain itu, DPRD Bengkulu juga menyoroti program hibah dari BPBD yang dialokasikan untuk proyek infrastruktur di beberapa daerah.

Beberapa proyek yang mendapat perhatian khusus meliputi rekonstruksi jalan di Kabupaten Lebong serta pembangunan satu unit jembatan di Kabupaten Seluma.

Komisi IV DPRD Bengkulu berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan BPBD dan Dinas PUPR guna memastikan program hibah berjalan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025.

Salah satu aspek yang masih dikaji adalah kebutuhan dana pendamping dari BPBD Provinsi Bengkulu untuk proyek infrastruktur tersebut.