“Kita minta gubernur mampu menjembatani pihak perusahaan yang berinvestasi pada program Proyek Stategis Nasional (PSN) di Kabupaten Pasaman Barat yang luasnya mencapai 30.162 di Nagari Air Bangis dengan masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh kedua pihak (win-win solusion-red),” katanya.
Dia mengatakan, gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, maka dari itu harus bisa melancarkan Investasi besar tanpa mengkesampingkan kepentingan masyarakat.
Persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis memang tidak mudah, karena mereka telah menggarap lahan telah lama dan menjadi sumber ekonomi, sekarang mau tidak mau harus kembali ke aturan yang berlaku.
“Jadi harus ada solusi strategis untuk mereka dengan mengakomodir kepentingan kedua pihak,” katanya.
Dia mengatakan sebagai dewan perwakilan dari Pasaman dan Pasaman Barat, dirinya juga siap untuk menjembatani persoalan yang di hadapi masyarakat Air Bangis dengan Pemprov hingga unsur terkait lainnya.
Tampak di pertemuan itu Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Danrem 032 Wirabraja, Danlantamal II Padang, Danlanud Sutan Sjahrir, Kabinda Sumbar, Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar.(w)
