PADANG – Beberapa hari belakangan masyarakat dibuat heboh dengan baliho pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang terpajang di sejumlah lokasi di Padang. Pasalnya pada baliho itu, terdapat gambar salah satu Paslon yang ditusuk paku dengan ukuran yang cukup mencolok.
Gambar tusuk paku yang cukup besar itu terdapat pada paslon nomor urut 2, Nasrul Abit-Indra Catri. Sementara pada paslon lain tidak terdapat gambar serupa.
Baliho yang dipasang KPU tersebut terlihat di sejumlah titik, seperti yang terpajang di simpang Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Ketaping Padang Pariaman, simpang By Pass Ketaping Padang dan di kawasan Lubuk Begalung.
Pengurus PPP Sumbar, Fetris Oktri Hardi menyayangkan kondisi demikian. “Ini mesti ditelusuri apakah kondisi tersebut ada unsur kesengajaan atau karena hal lain,” katanya, Selasa (10/11).
Pihaknya khawatir baliho itu membuat kesan di masyarakat bahwa KPU berpihak atau tidak netral. “Harus segera ada penjelasan ke masyarakat, biar ini tidak menimbulkan polimik dan praduga yang jelek,” tuturnya.
Hal yang sama juga ditegaskan Yusac David dari Tim Mulyadi-Ali Mukhni. “Kami tentu mempertanyakan hal ini. Kenapa hanya nomor urut 2 saja yang ada paku pencoblosnya,” katanya.
Untuk menyikapi hal tersebut, David mengatakan, pihaknya segera membahasnya dengan tim hukum pasangan dengan nomor urut satu itu.
“Untuk langkah hukum akan segera diinfokan setelah pertemuan dengan sekjen tim dan kuasa hukum yang sedang berlangsung,” katanya.
Sementara Tim Fakhrizal-Genius Umar, Virza Benzani menilai pihak KPU harus bertanggungjawab.
“Kita akan kumpulkan bukti dan juga saksi yg mengetahui adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dalam pemasangan APK pasangan calon. APK yang dipasang terlihat ada kesengajaan untuk mengajak memilih paslon tertentu,” katanya.
Menurutnya, APK ini dipasang KPU dengan anggaran negara sehingga KPU harus bertanggung jawab.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar sendiri segera menindaklanjuti hal tersebut. Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Eftrimen mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat pleno hari ini, Rabu (11/11) untuk membahasnya. “Besok kami akan lakukan rapat plenonya,” katanya.
