PADANG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar mengusulkan, sekaligus mendesak adanya Pansus Infrastruktur, akibat banyaknya proyek-proyek mangkrak dan menjadi temuan BPK-RI. Proyek mangkrak itu antara lain pembangunan lanjutan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat dan penyelesaian pagar Gedung Dewan.
Usul dan desakan agar DPRD membentuk Pansus Infrastruktur, disampaikan Fraksi Geribdra dalam Rapat Kerja Pembahasan Akhir hasil Pembahasan Pansus LHP BPK-RI Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2021, di gedung dewan, Rabu (16/3/2022).
“Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dan meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus Infrastruktur, guna mendalami persoalan sesunguhnya proyek-proyek mangkrak tersebut, agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada tahun tahun selanjutnya,” kata Juru Bicara Fraksi Gerindra, Ismunandi Syofyan.
Menurut Ismunandi, terdapat sejumlah proyek mangkrak yang perlu mendapat perhatian serius. Antara lain, pembangunan Kebudayaan Sumatera Barat yang berada di Kawasan pinggir pantai Padang.
“Pada tahun 2021, dialokasikan dana Rp 31,273 Miliar untuk kelanjutan pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat. Namun, hingga akhir tahun, gagal direalisasikan 100%. Kontraktor hanya sanggup melaksanakan pekerjaan fisik sekitar 10,62%, sementara uang muka sudah disetorkan Pemrov Rp 8,6 Miliar atau sebesar 27,51%,” katanya.
Selain gedung kebudayaan, yang menjadi sorotan juga berkaitan dengan penyelesaian pagar gedung DPRD yang tak kunjung selesai.
“Proyek-proyek mangkrak ini menjadi preseden buruk. Kami meminta gubernur bertegas-tegas untuk tidak menetapkan pemenang lelang dengan penawaran lebih rendah dari 80 persen pagu dana. Karena apa, kalua sudah dibawah itu akan berpengaruh pada hasil dan volume pekerjaan,” kata Ismunandi.
“Jangan sampai yang menawar rendah yang dimenangkan, apalagi tawaran dibawah 80 persen dari pagu dana. Sudah cukup bukti, proyek-proyek mangkrak disebabkan oleh hal itu,” tambah anggota Komisi III DPRD Sumbar itu.
Prioritaskan Rekanan Lokal
