Padang – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengkaji berbagai aspek untuk memperkuat rilis pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas Bawaslu dalam pemetaan kerawanan dan penanganan sengketa serta pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
“Pemilihan serentak tahun 2024 adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga semua stakeholder,” ungkap Alni saat membuka acara Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama tokoh masyarakat di Hotel ZHM, Kota Padang, Selasa (30/7/2024).
Alni menjelaskan bahwa sengketa pemilu selalu menjadi masalah di Sumbar, dengan jumlah laporan tertinggi kedua di Indonesia. Kerawanan ini terutama terkait dengan integritas penyelenggara pemilu, di mana beberapa penyelenggara telah diberhentikan karena pelanggaran, menambah daftar kerawanan di Sumbar.
“Kita juga mencatat masalah netralitas ASN. Dalam pemilu 2020, terdapat indikasi dan bukti pelanggaran oleh ASN di Sumbar. Walaupun pemilihan masih dalam proses sebelum penetapan calon kepala daerah, Bawaslu akan menyikapinya secara serius untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” ujar Alni.
Alni menambahkan bahwa rilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 akan menjadi bahan bagi penegak hukum. Pemetaan ini melibatkan semua kalangan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat luas.
“Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua, agar pemilu yang adil dan jujur dapat terlaksana,” pungkasnya. (r)
