PADANG – Puluhan mahasiswa dari BEM KM Universitas Andalas (Unand) berdemo di depan gedung DPRD Sumbar, Jumat (3/8). Mereka mengkritik kinerja pemerintahan presiden Joko Widodo. Terutama dari bidang kebijakan terkait energi seperti tarif dasar listrik (TDL), minyak dan gas (migas), bahan bakar minyak (BBM) dan mineral dan batu bara (minerba).
Koordinator Lapangan (korlap) demo tersebut, Ramson Ramadhan mengatakan kedaulatan energi merupakan hak negara dan bangsa. Masing-masing pemerintahan suatu negara pun bisa bebas secara mandiri untuk menentukan kebijakan pengelolaan energi agar negara itu bisa bisa mencapai ketahanan dan kemandirian energi.
“Namun BEM KM Unand menilai selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo banyak permasalahan seputar energi,” ujar Ramson.
Dia memaparkan, contohnya di bidang minerba, saat ini belum semua perusahaan memiliki izin tambang. Tanpa izin perusahaan itu telah mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia. Bahkan, kata dia, hal ini juga terjadi di Sumbar. Di Solok Selatan masih ditemukan tambang emas ilegal yang merusak lingkungan.
BEM KM Unand menilai kenaikan TDL sudah merugikan masyarakat. Sejak 2016 kenaikan sudah mencapai 200 persen. Kenaikan pun dilakukan tanpa sosialisasi yang optimal pada masyarakat.
Kemudian untuk masalah migas, saat ini Pertamina belum memiliki direktur utama dan wakil direktur utama.
BEM KM Unand juga menilai adanya kenaikan bahan bakar bersubsidi secara diam-diam. Di Sumbar sendiri BBM non subsidi naik hingga 7,5 persen. Sementara BBM subsidi jenis premium sering tak ada di banyak SPBU. (titi)
