PADANG – Badan Narkotika Nasioanal Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar) menerapkan lima strategi untuk menekan angka peredaran narkoba di daerah tersebut.
Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Ricky Yanuarfi, Jumat (6/12) mengatakan kelima strategi tersebut ialah penguatan kolaborasi, penguatan intelijen, penguatan wilayah pesisir, penguatan wilayah perbatasan antarprovinsi, dan pendekatan ikonik dan tematik.
Ia menyebut bahwa angka peredaran narkoba di Sumbar perlu ditekan karena berdasarkan hasil survei peredaran narkoba di Indonesia pada 2023, Sumbar merupakan provinsi nomor enam secara nasional dengan kawasan rawan narkoba terbanyak, yaitu 523 kawasan.
Dari 523 kawasan itu, 56 kawasan berstatus bahaya, sedangkan 467 kawasan berstatus waspada.
Untuk melakukan penguatan kolaborasi, Ricky mengatakan BNNP Sumbar memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, masyarakat, dan pihak swasta.
Kolaborasi itu, katanya, mencakup berbagi informasi, koordinasi dalam operasi, serta kegiatan pencegahan dan rehabilitasi.
“Kolaborasi dilakukan untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam penanggulangan narkoba,” katanya.
Selanjutnya, pihaknya melakukan penguatan intelijen dengan meningkatkan kemampuan intelijen dalam mendeteksi dan mencegah peredaran narkoba.
Caranya ialah mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara lebih strategis, termasuk menggunakan teknologi canggih untuk memantau jaringan narkotika.
BNNP Sumbar juga melakukan penguatan wilayah pesisir karena wilayah pesisir sering digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba.
Ricky menerangkan bahwa pihaknya menerapkan strategi itu untuk memperkuat pengawasan dan pengamanan di daerah pesisir melalui patroli, penempatan personel, dan bekerja sama dengan instansi terkait, seperti TNI Angkatan Laut dan Polairud.
“Kami juga memberdayakan masyarakat pesisir sebagai bagian penting untuk mencegah keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba,” ucapnya.
