PADANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang telah mengambil langkah-langkah sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan gedung DPRD Padang.
Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, ditemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,7 miliar dalam pembangunan kantor DPRD Padang yang terletak di kawasan Aie Pacah.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Tri Hadiyanto, menyatakan bahwa pemeriksaan BPK merupakan bagian dari rangkaian proses kegiatan di PUPR. “Kami selaku bagian eksekutif yang melaksanakan kegiatan diharuskan untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan, melalui pemeriksaan baik itu oleh Inspektorat, BPKP, maupun BPK,” ujar Tri Hadiyanto di ruang kerjanya pada Senin (22/7/2024).
Tri menjelaskan bahwa temuan BPK terkait kelebihan pembayaran ini disebabkan oleh perbedaan penafsiran cara menghitung, salah satunya pada tiang pancang. “Hitungan kami berbeda dengan hitungan BPK, sehingga ditemukan kelebihan bayar kepada pihak ketiga. Maka BPK mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan pengembalian,” jelasnya.
Tri menegaskan nilai kelebihan bayar yang sebenarnya adalah Rp1,7 miliar, bukan Rp2,2 miliar . Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut telah dicicil pihak ketiga sebanyak Rp500 juta lebih.
“Sampai saat ini, kelebihan bayar sebesar Rp1,7 miliar sudah disetor ke kas daerah sebesar Rp100 juta. Kemudian pembayaran kedua sebesar Rp518.334.052,72,” terang Tri. “Pihak ketiga sudah membayarkan sebanyak dua kali dengan total Rp618.334.052,72.”
Tri Hadiyanto menambahkan pihaknya terus menjalin komunikasi dan diskusi dengan BPK terkait hal ini melalui Inspektorat Kota Padang. “Kami terus berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rekomendasi dari BPK,” tambahnya.
Dengan langkah-langkah ini, Dinas PUPR Padang berkomitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan di Kota Padang. (mc)
