PADANG-Pemerintah Provinsi Sumatera Barat segera mencairkan insentif tenaga kesehatan 2021. Saat ini insentif tersebut sedang proses pencairan, setelah diverifikasi oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Arry Yuswandi dihubungi Jumat, (23/7).
Dikatakannya, insentif melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 belum ada dibayarkan.
“Memang untuk selama 2021 memang belum dibayarkan, karena prosesnya harus verifikasi dari pusat,”sebut Arry.
Disebutkannya, Pemprov Sumbar menyiapkan anggaran sebesar Rp 23 miliar untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang bekerja menangani covid-19. Ditargetkan semua bisa disalurkan pada bulan Juli ini. Dananya bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
Disebutkannya, proses pencairan dana insentif tenaga kesehatan tersebut diusulkan oleh rumah sakit. Kemudian diajukan pada Dinas Kesehatan, Dinas Kesehatan mengajukan ke pusat.
“Ada aplikasi khusus untuk verifikasi, setelah disetujui, baru bisa dibayarkan. Kemarin itu kita menunggu proses verifikasi dari pusat. Sekarang sudah selesai, dalam bulan ini sudah dapat kita bayarka,”katanya.
Sebagaimana diberitakan Provinsi Sumbar sendiri tercatat sebagai salah satu provinsi yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini berdasarkan data Kemenkeu dan laporan pemda, Ditjen Bina Keuangan Daerah per 17 Juli 2021.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Arry Yuswandi menjelaskan, bahwa yang dimaksud oleh Kemendagri tidak menganggarkan itu karena tidak diambil dari APBD. Provinsi Sumbar menganggarkan dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Jadi sebenarnya Sumbar sudah menganggarkan insenif, kita anggarkan lewat dana BTT, cuma itu tidak sesuai harapan pemerintah pusat agar refocusing dana dari APBD biasa,” terang Arry.
Akibatnya, pemerintah pusat menilai Sumbar tidak menganggarkan insentif nakes. Sebab harapan pemerintah pusat harapannya lewat refocusing APBD biasa. Kalau BTT memang dana untuk pandemi dan sudah dianggarkan lewat itu.
“Jadi itu sebenarnya, prinsipnya menilai seperti itu, sebenarnya kalau kita membayarkan ada uangnya bukan darimana porsi tempat anggarannya, tapi pemerintah pusat sepertinya tidak mengharapkan itu,” katanya.
