DHARMASRAYA – Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan langsung menanggapi masukan dan kritikan yang disampikan 7 fraksi DPRD Dharmasraya dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu (13/11/2024).
Tujuh fraksi yang dimaksud adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat Berkeadilan, dan Fraksi Nusantara.
Masukan dan kritikan ini disampaikan fraksi terhadap Nota Penjelasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025.
Menurut bupati, pemerintah daerah memahami beban anggaran dan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2025, yang masih mengalami tekanan berat. Terutama beban pengelolaan belanja APBD yang cukup besar. Sesuai dengan SE Menteri Keuangan Nomor S-116/PK/2024 tanggal 19 September 2024.
Dalam surat edaran tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun 2025 agar memperhatikan beberapa point penting. Seperti APBD 2025 harus memperhatikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah.
Pemerintah daerah agar mengubah budaya kerja dengan melaksanakan kerja digital dalam pertemuan atau rapat. Dan mengurangi belanja yang tidak efektif. Dan penyusunan program dilakukan secara efisien, efektif. Berusaha untuk meningkatkan PAD berupa pajak daerah dan retribusi.
“Mempelajari dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi. Kami memahaminya sebagai suatu pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Banyak informasi yang kami peroleh atas pandangan yang disampaikan. Semua itu menggambarkan representasi dari harapan dan keinginan dari masyarakat Kabupaten Dharmasraya,” terang bupati.
Pandangan umum yang disampaikan tentunya akan menjadi perhatian seluruh jajaran pemerintah daerah. Khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun 2025. Karena pelaksanaan APBD merupakan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat.
Berdasarkan pandangan umum dari beberapa fraksi yang mengharapkan pemerintah untuk berinovasi dalam mencari sumber sumber baru PAD.
“Untuk meningkatkan PAD, maka pemerintah telah mengambil langkah-langkah antara lain pengoptimalan potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Dharmasraya yang cukup besar. Baik dari sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber PAD,” jelas Bupati Sutan Riska.
Selain itu juga untuk meningkatkan PAD Pemerintah daerah memaksimalkan retribusi dan pajak yang belum digali secara maksimal.
Pemberdayaan ekonomi lokal, kerja sama dengan sektor swasta, peningkatan layanan digital dan sistem perpajakan, peningkatan sumber daya manusia.
