LUBUK BASUNG – Untuk mencegah pelanggaran Pemilu 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agam, Sumatera Barat kerjasama dengan enam stakeholder salah satu diantaranya adalah PWI Agam.
Lima stakeholder lainnya adalah Polres Agam, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Sumbar, Kemenag, Kwarcab dan IAIN Bukittinggi.
“Kita telah melakukan penandatanganan nota ksepahaman dengan enam stakeholder itu,” kata Koordinator Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Agam, Okta Muhlia saat rapat koordinasi evaluasi nota kesepahaman 2020/2021 di Aula Bawaslu Agam, Rabu.
Ia mengatakan dengan enam stakeholder
akan dilakukan penandatanganan kesepakatan (MOU) dengan Kwarcap Gerakan Pramuka Agam pada 18 nov 2019, IAIN Bukittinggi pada 4 Desember 2019, Kemenang Agam pada 26 Agustus 2020.
Sedangkan dengan PWI Agam pada 22 September 2021, Cabang Dinas Penididikan Wilayah I Sumbar pada 24 September 2021 dan Polres Agam.
Dengan masing masing stakeholder itu, bentuk kerjasama tidak sama sesuai dengan bidang masing masing. Dengan PWI sosialisasi kepada pemilih pemula, safari jurnalistik, publikasi dan penyebaran informasi. Dengan Kwarcap Gerakan Pramuka berupa sosialisasi dan pembentukan Saka Adhyaksa Pemilu.
Sedangkan di IAIN Bukittinggi berupa pengabdian masyarakat, sosialisasi partisipatif dan lainnya.
Sementara di Kemenang Agam berupa sosialisasi dengan ASN, sosialisasi dengan penyuluh, pertukaran data Pemilu dan lainnya.
Dengan Capdin Wilayah I Sumbar dilakukan sosialisasi ke ASN, data pemilih pemula dan pendidikan politik kepada siswa. Polres Agam berupa pengamanan pelaksanaan Pemilu.
“Saat ini sebagian program baru berjalan saat kondisin pandemi COVID-19,” katanya.
Ketua Bawaslu Agam, Elvys mengatakan rapat koordinasi evaluasi Nota Kesepahaman (MoU) itu sebagai upaya untuk mengevaluasi kerjasama yang telah dilakukan Bawaslu Agam dengan beberapa stakeholder untuk menentukan langkah kerja dan strategi yang akan dilakukan ke depan.
Kegiatan ini penting bagi Bawaslu Agam untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan.
“Melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan aktifitas pengawasan partisipatif dalam upaya pelibatan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis,” katanya. (M.Khud)
