PULAU PUNJUNG – Bawaslu Dharmasraya gelar Rapat Koordinasi lintas sektor dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilu 2024 pada masa tenang hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan itu dilaksanakan di kantor Bawaslu setempat, Sabtu (10/2/2024).
Hadir pada kesempatan tersebut pihak kepolisian, TNI, kejaksaan, akademisi, panwascam, media massa, kesbangpol, Sekretaris Bawaslu, Syamsul Herman dan undangan lainnya.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Alde Rado memaparkan program, kegiatan pengawasan yang telah dilakukan dan yang akan dilaksanakan Bawaslu pada Pemilu 2024 ini.
Ia berharap semua pihak dan stakeholder ikut terlibat langsung mengawasi proses Pemilu 2024 guna mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dimasa tenang tanggal 11,12,13 Februari hingga pada pelaksanaan pemungutan serta penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara ( TPS) tanggal 14 Februari.
“Pelanggaran pemilu bisa saja terjadi, seperti money politik, melakukan aktifitas kampanye diluar jadwal yang sudah ditentukan berupa menyebar kartu nama, atribut para peserta pemilu, dan intimidasi. Hal ini harus kita cegah secara bersama. Tampa bantuan masyarakat, pihak tekait dan stakehoder Bawaslu tidak akan ada apa- apanya,” terang Alde Rado .
Lanjut Alde Rado, pada masa tenang pihaknya juga akan melaksanakan patroli pencegahan pelanggaran pemilu di seluruh wilayah Dharmasraya, pusat kabupaten, kecamatan dan nagari.
“Mari sama- sama kita ciptakan pemilu damai berintegritas,” pungkasnya. Kegiatan tersebut juga diisi dengan diskusi dan sesi tanyajawab.
Menurut salah seorang peserta Rapat Koordinasi, Roni Aprianto. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu perlu keberanian serta pengetahuan tentang pemilu. Katanya, melakukan pengawasan tidak hanya sekedar melihat dan melaporkan. Tapi butuh aksi atau tindakan disaat terjadinya pelanggaran.
” Untuk itu diperlukan keberanian serta ilmu tentang pemilu agar disaat melakukan pencegahan, petugas bisa memberikan pemahaman kepada pelanggar bahwa yang dilakukannya adalah melanggar,” terangnya.
Ia menambahkan, pelanggaran tidak bisa dicegah kalau hanya bicara pengawasan tanpa ada aksi dan keberanian.
” Semua memang harus terlibat langsung mengawasi proses pemilu supaya tercipta demokrasi yang berkualitas,” pungkasnya. ( roni )
