Bersama BKKBN, kami terus melakukan sosialisasi Komunikasi Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para remaja di berbagai kabupaten dan kota di Sumbar. Tercatat sekitar 2.100 orang telah mengikuti edukasi mengenai program pembangunan keluarga dan upaya penanganan stunting.
Lebih lanjut, masih dalam upaya percepatan penurunan stunting, ia bersama Kementerian Kesehatan RI terus mendistribusikan ribuan paket makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil ke daerah-daerah rawan gizi buruk di pelosok Sumatera Barat. Makanan tambahan ini diharapkan dapat menambah kecukupan gizi balita dan ibu hamil yang memerlukan.
Keamanan Pangan
Pengawasan obat dan makanan di Indonesia merupakan bagian integral dari pembangunan kesehatan dan perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang berbahaya. Banyaknya obat dan makanan yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi standar dan persyaratan berpotensi merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan mengenai keamanan, khasiat, dan mutu, serta nutrisi yang terkandung dalam produk obat dan makanan, kata Darul
Peredaran produk pangan, obat dan kosmetik yang berbahaya bagi kesehatan dikalangan masyarakat Sumatera Barat masih sangat tinggi walaupun berbagai pengawasan telah dilakukan oleh berbagai instansi yang berwenang. Merespon kondisi tersebut, bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Padang, memberikan edukasi kepada 4.000 tokoh masyarakat di Sumatera Barat sebagai pelopor untuk mendidik masyarakat menjadi konsumen yang cerdas.
Masyarakat adalah benteng terakhir dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai konsumen, masyarakat harus lebih teliti memilih sebuah produk. Sebelum membeli agar lakukan Cek KLIK (cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa) agar terhindar dari produk obat, makanan, dan kosmetik berbahaya.
Menciptakan Tenaga Kerja Terampil
Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang terdampak cukup parah akibat pandemi COVID-19, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja sehingga memicu ledakan pengangguran.Hal ini menjadi perhatian khusus Anggota Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Diungkapkan Darul, Pada tahun 2020, dalam rangka menumbuhkan wirausaha baru, ia membentuk 14 kelompok Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang bergerak di sektor usaha mikro dengan total anggaran yang dikucurkan Rp. 920,000.000,-. Tahun 2021 ini, telah dibentuk 73 kelompok usaha ultra mikro dengan modal kerja yang dikucurkan mencapai Rp. 1.752.000.000.-. Ia berharap program ini bisa membantu masyarakat keluar dari pandemi sekaligus bisa mengembangkan usahanya sebagai sumber penghasilan keluarga.
Khusus bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi, bersama mitra kerja, ia telah meluncurkan program Padat Karya Infrastruktur untuk 8 (delapan) kelompok masyarakat. Kegiatan pembangunan yang berfokus pada infrastruktur sederhana di nagari-nagari ini mampu menyerap 320 orang tenaga kerja. Ia berharap melalui program ini bisa meringankan beban masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan infrastruktur yang dibangun dapat menunjang perekonomian masyarakat.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil, siap pakai dan berdaya saing dimasa yang akan datang, ia bersama Kementerian Ketenagakerjaan berikhtiar menghadirkan sarana dan prasarana tempat pembentukan tenaga kerja kompeten di Sumatera Barat dengan pembangunan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLK Komunitas).
