Dedi Panigoro Terkejut Sumbar Hanya Terima Rp300 Juta dari Hotel Novotel

“Kita terus berpedoman pada kerja sama yang telah disepakati bersama dan akan berjalan di atas itu termasuk untuk Novotel ini,” kata dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat mempertanyakan apakah PT Grahamas saat melakukan peminjaman itu mengajukan pemberitahuan atau izin kepada Pemprov terkait pengajuan pinjaman ke Bank ini.

“Apa ini ada izin dalam bentuk dokumen yang melibatkan persetujuan pemprov untuk mengajukan izin,” kata dia.

Ia mengatakan status perjanjian kan BOT dan tertulis di sana Pemprov mendapatkan keuntungan 20 persen dan 80 persen untuk PT Grahamas.

“Dengan utang ini tentu kompensasi yang diterima pemprov akan lebih kecil, harusnya ada izin dari pemprov agar PT Grahamas meminjam uang,” kata dia.

Ia menyayangkan dampak peminjaman ini membuat hak yang harus diterima Sumbar menjadi pendapatan asli daerah semakin berkurang sementara pajak yang dibayarkan Novotel ke Bukittinggi mencapai Rp3 miliar setahun.
“Jangan-jangan potensi pendapatan yang didapatkan Sumbar lebih besar dari yang didapatkan saat ini

Ketua fraksi Golkar Zulkenedi Said menambahkan pemanggilan ini sangat rasional dan buka karena rasa ketidaksukaan namun ini merupakan tugas DPRD Sumbar dalam melakukan pengawasan terhadap potensi pendapatan daerah.

“Kita diberi amanah undang-undang mendorong pemerintah daerah menggali potensi sehingga menghasilkan pendapatan yang optimal,” kata dia

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Ali Tanjung berterima kasih dengan kedatangan Direktur Utama PT Grahamas Citrawisata Dedi Panigor setelah Komisi III DPRD Sumbar saat undangan yang ketiga ini.

Dal pertemuan ini jelas semua bahwa kerugian yang dialami Hotel Novotel karena beban pinjaman mereka sebesar Rp22 miliar pada 2014 dan hingga saat ini semua itu dibayarkan menggunakan keuntungan operasional. Begitu juga untuk kantor pusat mereka di Jakarta juga dibayarkan melalui itu.

“Kita merekomendasikan kepada BPK Sumbar untuk melakukan audit keuangan Hotel Novotel ini dan meminta pemprov menjalankan rekomendasi BPK nantinya. Kita ingin investasi di Sumbar ini menguntungkan pengusaha dan juga menguntungkan daerah,” kata dia.