PADANG – Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengajak kalangan akademisi untuk aktif berkontribusi dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkda) yang akan dilaksanakan November mendatang.
Salah satunya, aktif memberikan edukasi pada masyarakat. Ini merupakan upaya meminimalisir ketidaksempurnaan dalam proses demokrasi.
Hal tersebut disampaikan Supardi saat menjadi narasumber diskusi yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Hukum Administrasi Negara Universitas Andalas (Unand), Senin (6/5) di Gedung Serba Guna Fakultas Hukum.
Menurut Supardi, belajar dari Pilpres dan Pileg yang telah terlaksana, banyak ketidaksesuaian yang harus menjadi perhatian serius. Kondisi itu tidak hanya terjadi pada tingkat pusat (elit politik-red), namun telah mengakar rumput hingga masyarakat bawah.
“Saat pileg banyak terjadi proses yang transaksional. Saya pilih anda dan anda bisa bayar berapa? Kondisi itu terjadi di sebagian besar nusantara, mungkin saja salah satu faktornya yang harus dipertanyakan adalah pemahaman demokrasi masyarakat yang kurang,” ujar Supardi.
Menurutnya, jika masyarakat memiliki pemahaman politik baik, maka transaksi uang tidak akan mempengaruhi hasil. Masyarakat akan lebih selektif memilih.
“Jadi, marilah para akademika yang berkecimpung didunia kampus, turunlah ke masyarakat untuk sama-sama kita mengawal demokrasi. Berikan edukasi terbaik untuk meminimalisir ketidaksempurnaan proses Pemilu, ” katanya.
Supardi mendorong para akademisi memaksimalkan potensi yang ada untuk mengawal demokrasi. Termasuk dengan melibatkan mahasiswa. Misalnya melalui Mungkin program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Namun fokus yang diambil tentang edukasi politik dalam pemilu.
“Jadi masyarakat bisa memperluas pandangan tentang pentingnya Pemilu yang tidak sebatas proses transaksional sebelum pemungutan suara,” katanya.
Supardi meminta akademisi harus maju dalam pelaksanaan proses demokrasi, jangan hanya berdiam di kandang saja, kepintaran harus dibawa keluar. Acuan keberhasilan kontribusi itu diakui dari luar bukan dari dalam, akademisi merupakan unsur yang selalu menjadi acuan ditengah masyarakat.
Sementara itu Dosen Depertemen HTN Unand Khairul Fahmi mengatakan sistem pemilu masih banyak yang harus diperbaiki. Namun dibandingkan sistem lain, demokrasilah yang memiliki mekanisme sendiri untuk menyelesaikan masalah masalah didalamnya.
“Untuk saat ini masih butuh waktu untuk bisa hidup di sistem demokrasi yang sehat. Jadi butuh dukungan dan kemauan seluruh unsur untuk mewujudkannya,” katanya.
Dia menyebutkan pada Pemilu 2024 masih ada saja terjadi pelanggaran pelanggaran, ketidakjujuran serta ada pula upaya mencarai celah untuk kepentingan satu pihak.
“Kedepan kampus akan terus melakukan dharma pendidikannya untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Sehingga bisa membantu meminimalisir ketidaksempurnaan yang terjadi,” ujarnya. (401)
