PADANG – Puluhan massa yang tergabung di Front Perjuangan Partai Gerindra (FPG) mendatangi kantor DPD Gerindra Sumbar, di Jalan Bagindo Aziz Chan, Senin (16/9). Massa yang terdiri dari kader, simpatisan dan pengurus partai kecewa terkait penunjukan atau penetapan pimpinan DPRD di Sumbar oleh DPP Gerindra.
Pantauan di lapangan, massa mendatangi DPD Gerindra Sumbar, sekitar pukul 10.41 WIB. Mereka terlihat membawa beberapa atribut demo, seperti spanduk. Salah satu spanduk yang dibawa pendemo bertuliskan “Berantas mafia jabatan dalam partai Gerindra”, dan “nafsu besar suara kurang”.
Sementara itu Penanggungjawab FPG Sumbar, Andri Wijaya, mengatakan, ada beberapa ketua DPRD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota perlu dipertanyakan penunjukannya. Disinyalir, adanya permainan dalam penunjukkan tersebut.
“Kita sepakat Gerindra jangan dirusak seperti itu. Dengan hormat, Pak Prabowo. Kami menyatakan, dengan hormat Pak Nasrul Abit tidak layak Anda memimpin Gerindra Sumbar,” katanya.
Andri mengatakan, banyak penetapan pimpinan DPRD yang dikeluarkan DPP Gerindra di Sumbar, sarat pelanggaran. Untuk itu, pihaknya yang terdiri anggota, kader serta seluruh pengurus Gerindra di Sumbar menolak keputusan DPP ini.
Dijelaskannya, seperti penetapan pimpinan di DPRD Sumbar, dimana DPP Gerindra tidak berdasarkan mekanisme partai. Dimana mekanisme partai, harus mengutamakan KSB (ketua, sekretaris, bendahara).
“Jadi kami tidak mengakui Supardi sebagai Ketua DPRD Sumbar. Dia baru calon, kami harapkan kepada DPP segera revisi surat keputusan ini,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPD Gerindra Sumbar, Muklis Yusuf Abit, membantah tuntutan dari FPG Sumbar, dikarenakan salah alamat.
“Kalau untuk penentuan ketua DPRD kabupaten dan kota ataupun provinsi, itu keputusan langsung oleh DPP, aturan seperti yang dikatakan itu tidak ada,” kata Yusuf Abit.
Yusuf Abit mengatakan, untuk menentukan pimpinan DPRD, diusulkan oleh DPC dan DPD, namun yang menunjuk atau menentukan adalah DPP.
“Jadi daerah hanya mengusulkan, keputusan tetap dari DPP Gerindra. Setelah itu, baru dikeluarkan SK,” ujar Yusuf Abit. (deri)
