Oleh
Septri Lediana, Wartawati Topsatu.com/Harian Singgalang
Masa pemilihan presiden (pilpres) pada Tahun 2019 lalu telah menguras psikis rakyat. Ketegangan antar masyarakat amat terasa karena hanya ada dua pasang calon saja. Saat itu, masyarakat ikut terpecah dua : pro Jokowi dan pro Prabowo.
Perpecahan ini amat tak sehat karena dukungan bukan lagi sekedar dukungan. Banyak masyarakat pendukung saling membenturkan kritik berbungkus kebencian, saling memburukkan, saling caci. Pemilu, pesta rakyat, akhirnya menjadi tidak ideal, demokrasi menjadi tak sehat.
Pasca pemilihan presiden usai, ketidaksehatan demokrasi itu diharapkan ikut selesai. Masyarakat menerima tampuk kekuasaan Presiden pada pemenang, Joko Widodo. Penerimaan yang pastinya diiringi sejuta harapan bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik dan tentu saja demokrasi yang sehat.
Namun harapan masyarakat kandas terlalu cepat. Demokrasi Indonesia kembali terancam pasca Prabowo bergabung pada pemerintahan, diangkat menjadi menteri, duduk di dalam eksekutif.
Bergabungnya Prabowo menjadi menteri tentu tak bisa dinilai sebagai hanya keberpihakan pribadi. Dengan Prabowo menjadi menteri maka Gerindra telah pula menjadi bagian dari sekutu partai pemegang tampuk kekuasaan, PDI Perjuangan. Padahal seharusnya partai lawan pada pemilihan umum menjadi oposisi yang menyeimbangkan jalannya demokrasi.
Alhasil keberadaan Gerindra di DPR pun diragukan bisa menjadi penyeimbang partai pemenang. Lembaga legislatif yang seharusnya menjadi pengawas eksekutif, Presiden dan jajarannya pun ditakutkan melemah. Demokrasi pun terancam tak sehat.
Namun masyarakat bersyukur Demokrat menjadi partai yang bijak. Salah satu partai terbesar di Indonesia ini tidak masuk kadernya dalam jajaran menteri, tidak bergabung dengan pemerintahan. Demokrat telah dengan tegas memilih jadi oposisi. Tindakan ini telah menjadikan Demokrat sebagai partai yang telah menyelamatkan demokrasi Indonesia, yang secara langsung pula telah memperlihatkan keberpihakan demokrat pada rakyat. Demokrasi Indonesia pun masih terselamatkan berkat Demokrat.
Demokrasi yang ideal memang adalah dari dan untuk rakyat. Ini telah ditegaskan oleh Abraham Lincoln: ‘Demokrasi yang ideal adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Demokrat telah menunjukkan tekad untuk mewujudkan demokrasi yang ideal di Indonesia ini dengan tetap menjadi oposisi. Tetap berpihak pada masyarakat yang telah memilih AHY pada putaran pilpres pertama. Tidak mengkhianati masyarakat pemilih tersebut dengan bergabung dengan pemerintahan, dengan partai yang calonnya tidak mereka pilih. Di sini Demokrat menegaskan lebih penting rakyat daripada jatah kursi menteri.
Demokrasi yang ideal adalah pula seperti yang disebutkan oleh Hans Kelsen, bahwa : ‘demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara’.
