PADANG – Fraksi Demokrat DPRD Padang menjadi satu-satunya fraksi yang menolak persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) disahkan menjadi APBD Padang 2021. Meski akhirnya APBD tetap disahkan setelah melalui pemungutan suara.
Ketua Fraksi Demokrat Surya Jufri, Selasa (1/12) menyatakan alasan penolakan itu antara lain saat keputusan diambil jumlah kehadiran anggota banggar tidak mencukupi kuorum.
“Kita tidak tahu kapan Covid ini berakhir. Pembahasan APBD harus melibatkan tim ahli yang benar-benar mengerti tentang persoalan ini. Alhasil, pembahasan APBD harus tajam sehingga bisa mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan sebuah kota,” ucapnya.
Lebih lanjut, Surya Jufri menjelaskan juga Pemko Padang tidak pernah memberikan penjelasan terkait catatan-catatan yang diberikan fraksi-fraksi di DPRD dalam APBD sebelum-sebelumnya.
“Ini seperti telah menjadi budaya. Padahal setiap pembahasan APBD selalu ada catatan dan masukan yang diberikan fraksi. Tapi tidak pernah dijelaskan bagaimana pengakomodiran atau perkembangan dari catatan tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Surya Jufri menyoroti masih banyak infrastruktur di Padang yang perlu penanganan dan perbaikan cepat.
“Kita lihat saja, Kota Padang membutuhkan perbaikan drainase. Ini yang sangat urgen pada saat ini. Kalo tidak, banjir akan selalu menghantui Kota Padang. Pemerintah Kota hanya memperbaiki drainase hanya di sebuah kecamatan saja. Lihat kecamatan lain, mereka juga butuh perbaikan drainase. Jika tidak, mereka akan selalu menjadi wilayah tumbal banjir di Kota Padang,” tambahnya.
Surya Jufri juga menjelaskan ada tiga faktor yang harus dilakukan oleh Pemko Padang, seperti indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan indeks kerja pemerintah.
“Sejauhmana masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemko Padang. Kita harapkan tiga indikator ini harus dilakukan pemerintah. Action,” tutupnya. (mbeng)
