PADANG – BPJS Ketenagakerjaan melakukan penandatangan nota kesepahaman dan kerjasama dengan Rumah BUMN Padang, di Sabtu (24/8). MoU ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Padang Muhammad Syahrul dengan CEO Rumah BUMN Padang Gema Putri dan disaksikan fasilitator dari berbagai daerah di Sumbar dan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Padang Yori Pratama dan tim. Usai penandatangan dilakukan sosialisasi manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada Fasilitator Dalam Optimalisasi perlindungan jaminan sosial kepada UMKM Binaan.
Pada kesempatan itu, Muhammad Syahrul mengatakan cukup dengan iuran Rp16.800 per bulan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat bisa mendapatkan manfaat dan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Iurannya kecil saja cuma Rp16.800 per bulan, tapi manfaat dan perlindungan yang bisa didapatkan peserta sangat besar sehingga kita harapkan lebih banyak pekerja informal termasuk UMKM bisa terlindungi,” ujar Muhammad Syahrul.
Lebih lanjut dijelaskan Muhammad Syahrul, setidaknya ada dua perlindungan dasar yang bisa didapatkan peserta yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Hingga Juni 2024, BPJS Ketenagakerjaan Padang yang merupakan koordinator untuk Sumbar telah membayarkan JKK untuk 2.144 klaim/ kasus sebesar Rp16,4 miliar dan 776 kasus JKM dengan nilai Rp23,2 miliar.
Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) ada 9.446 kasus dengan nilai yang dibayarkan sebesar Rp153,1 miliar dan 1.760 kasus Jaminan Pensiun (JP) dengan nominal Rp7,3 miliar. Lainnya untuk program pemberian beasiswa hingga pertengahan tahun 2024 ini telah diberikan kepada 718 anak dengan total nilai Rp3,5 miliar.
Ditambahkannya ada manfaat biaya medis tanpa batas jika terjadi risiko kecelakaan kerja, santunan meninggal dunia, dan beasiswa hingga Rp174 juta untuk dua anak mulai SD hingga lulus kuliah. “Jaminan Kematian diberikan sebesar Rp42 juta. Jika menabung Rp16.800 per bulan, perlu waktu sampai 208 tahun baru bisa terkumpul dana sebanyak itu,” terang Syahrul.
Dikatakannya lagi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan juga membantu pemda untuk menekan angka kemiskinan baru bila terjadi risiko yang tidak diinginkan menimpa. “Pihak keluarga juga akan dapat hidup layak tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain karena sudah ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Ia mengharapkan dengan besarnya manfaat program tersebut, maka tentu sangat disayangkan jika para UMKM tidak terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Kami harapkan bantuan para fasilitator Rumah BUMN Padang untuk mensosialisasikan manfaat program tersebut kepada para UMKM binaan,”katanya. Dia menambahkan hingga Juni 2024, dari sekitar 2,8 juta angkatan kerja di Sumbar, baru sekitar 739 ribu yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik dari sektor informal, formal dan konstruksi.
Ditargetkan 2024 ini jumlah peserta bisa mencapai satu juta sehingga BPJS Ketenagakerjaan aktif bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai mitra agar target kepesertaan tersebut bisa tercapai. CEO Rumah BUMN Padang Gema Putri mengatakan Rumah BUMN tersebar di 7 kabupaten dan kota di Sumbar diantaranya Padang, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, Dharmasraya, Pasaman dan Sijunjung.
Hingga Juni 2024, ada 365 UMKM binaan di Padang, 879 UMKM di Padang Panjang, 818 UMKM di Bukittinggi, 191 UMKM di Sijunjung, 25 du Sawahlunto, 149 di Pasaman dan 84 UMKM di Dharmasraya. Selain itu Rumah BUMN Padang juga mengadakan 7 pelatihan lebih setiap minggunya, serta sudah melakukan 27 pameran dan bazar atau 1 pameran setiap minggunya.
Ia mengapresiasi bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan karena besarnya manfaat program yang akan didapatkan UMKM dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Apalagi untuk UMKM yang akan mengakses kredit usaha saat ini memang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah salah satu syarat wajib,” ucapnya. (009)
