PADANG – Besaran upah yang diterima tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Padang, termasuk di Sekretariat DPRD Padang mendapat kritikan keras dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang, Mastilizal Aye.
Menurutnya, gaji atau upah yang diterima tenaga honorer di lingkungan Pemko Padang terlalu kecil dan tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Ini kan ironis. Pemerintah menetapkan upah yang layak bagi pekerja, tapi di lingkungan pemerintah sendiri honorer digaji atau diupah tak sesuai UMR,” ujarnya, Senin (2/12).
Anggota DPRD dari daerah pemilihan Padang V (Nanggalo-Padang Barat) mengimbau Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan gaji dan upah pekerja honorer tersebut.
“Bagaimana mereka akan bekerja dengan baik, kalau honor atau gaji yang mereka terima segitu,” ujar pria yang akrab disapa Aye ini tanpa menyebutkan besaran gaji atau honor yang diterima honorer Pemko Padang.
Begitu juga, kata Aye, perusahaan swasta banyak yang menggaji karyawannya dengan upah yang tidak layak.
“Demikian juga perusahaan swasta, upah yang diterima pekerja mereka juga banyak yang tidak layak. Dinas Tenaga Kerja Kota Padang mesti menegur pemilik perusahaan yang tidak memberikan gaji yang layak bagi karyawan dan pekerja mereka,” pungkasnya. (bambang)
