Ketiga, meminta pemegang saham seri A dan pansel untuk menghentikan wacana mendatangkan calon direksi dari luar internal Bank Nagari.
Keempat, KMP meminta Komisi III DPRD untuk terus memantau dan mengawasi proses pembentukan pansel. Selain juga mengawasi proses suksesi dewan komisaris dan direksi karena Bank Nagari merupakan BUMD yang memberikan sumbangsih untuk pendapatan asli daerah (PAD) dengan jumlah yang signifikan.
Kedatangan KMP Bank Nagari disambut Komisi III DPRD Sumbar. Pasca menerima aspirasi tersebut, Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan akan segera membuat laporan tertulis kepada pimpinan DPRD Sumbar tentang audiensi bersama KMP Bank Nagari tersebut. Nantinya pimpinan DPRD akan menyurati gubernur.
Ali Tanjung sempat menyampaikan terima kasih pada KMP yang peduli Bank Nagari. Ia sependapat Bank Nagari adalah satu-satunya BUMD milik sumbar yang sehat dan mampu berkontribusi untuk kas daerah.
“Janganlah bank nagari diganggu kepentinan politis. Selain itu pemprov seharusnya mengurusi BUMD yang lain-lain, yang tak sehat dan tak mampu berikan dividen dengan baik, contohnya Balairung dan BUMD lain. Bank Nagari jangan diganggu karena kinerjanya sudah baik. Jangan nanti malah jadi buruk,” katanya.
Ali Tanjung mengatakan komisi III, akan mengawasi dengan ketat proses suksesi Dewan Komisaris/Dewan Direksi Bank Nagari. Termasuk pembentukan pansel.
Dia mengatakan aset Bank Nagari sekarang berjumlah Rp32 triliun. Milik pemerintah hanya Rp3 triliun. Sisanya Rp29 triliun adalah milik masyarakat.
“Mari kita jaga bank milik masyarakat ini,” tegasnya. (w)
