PULAU PUNJUNG – Agaknya, anggota DPRD Dharmasraya bisa bernafas lega. Pasalnya pada APBD Perubahan dialokasikan dana Rp23,2 miliar untuk kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi dan kegiatan rutin lainnya.
Selain itu, wakil rakyat ini juga mendapat alokasi dana untuk tunjangan dan gaji senilai lebih kurang Rp12, 2 miliar. Ditambah lagi untuk gaji sekretariat Rp 1,6 miliar. Jika ditotal dana yang harus dihabiskan DPRD sampai akhir 2020 sebesar Rp27 miliar.
” Pada dokumen APBD -P tercatat sebanyak itu serta rinciannya,” ungkap Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Dharmasraya, Pariyanto melalui Kepala Bidang dinas setempat, Rasym Nofriadi saat dikonfirmasi Topsatu.com, Rabu ( 16/9).
Lanjut Rasym Nofriadi, pembahasan APBD-P ini sudah melalui proses panjang dan kajian yang jelimet. APBD-P ditetapkan senilai Rp1, 015 triliun.
“APBD-P sudah disahkan, Selasa (15/9). Selanjutkan dokomen APBD-P ini akan dikirim ke gubernur untuk dilakukan evaluasi guna mendapatkan registrasi perda,” terangnya.
Lanjut Rasym Nofriadi, setelah diregistrasi, maka akan dilakukan pencairan sesuai rekapitulasi yang tertera pada Rencana Kerja Anggaran ( RKA) di masing- masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD) di jajaran Pemkab Dharmasraya.
“Paling lambat pertengahan Oktober 2020 ini anggaran yang dimaksud sudah bisa dicairkan,” pungkasnya.
Menurut salah seorang tokoh masyarakat, Syamsuir Djaka, selaku wakil rakyat yang mendapat amanah dari rakyat seharusnya kepentingan masyarakat diatas segalanya.
” Anggaran Rp23,2 miliar untuk kunjungan kerja, studi banding, sharing informasi dan kegiatan rutin lainnya termasuk besar. Alangkah baiknya dana itu dikurangi, kemudian dilalokasikan untuk program kerakyatan,” katanya.
Menurutnya, dengan mengurangi angka tersebut, anggaran pro rakyat yang digaung- gaungkan selama ini menjadi nyata. DPRD dipilih bukan untuk memuluskan kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat.
Ia berharap, DPRD selaku perpanjangan tangan rakyat, yang dipercaya mampu menjalankan harapan rakyat serta mengawasi jalanya roda pemerintahan lebih mendengarkan jeritan aspirasi warganya.
“Saat ini masyarakat tengah menjerit karena himpitan ekonomi, seharunya kondisi itu yang menjadi perhatian serius dari para wakil rakyat tersebut. Saya menilai DPRD belum pro rakyat,” pungkasnya.
