Di lain sisi, kata Hidayat, jika pelaksanakan MTQ digelar di Main Stadium maka akan butuh dana transportasi lebih dibandingkan jika di Padang. Biaya penginapan dan transportasi akan membengkak.
“Jika di Padang saja, kita cuma cukup memanggarkan dana untuk renovasi GOR dan menghiasnya,” tegas Hidayat.
DPRD, tambah dia, sangat mendukung MTQ dilaksanakan di Sumatera Barat. Ini, menurut dia, merupakan prestasi tersendiri bagi Sumbar. Untuk itulah, kata dia, pelaksanaannya harus sukses. Jangan sampai meninggalkan kesan buruk. Apalagi untuk para tamu yang berasal dari luar provinsi.
“Misalnya, air, jalan dan fasilitas pendukung lainnnya. Inikan kebutuhan dasar, jangan sampai itu yang dikeluhkan para tamu,” katanya.
Pembinaa Kafilah Harus Diperhatikan
Selainan persiapan tempat pelaksanaan, DPRD juga mengingatkan Pemprov untuk memastikan program untuk persiapan kafilah asal Sumbar yang ikut berlomba pada MTQ 2020 mendatang.
Hidayat menyebutkan, bercermin dari merosotnya prestasi Sumbar saat MTQ Nasional ke- 27 di Sumatera Utara (Sumut) seharusnya anggaran pembinaan harus dimasukkan dalam komposisi APBD 2019. Namun saat ini dinas terkait belum ada mengajukan hal tersebut. Padahal, kata dia, anggaran pembinaan khilafah merupakan hal penting agar Sumbar mendapatkan prestasi yang optimal karena berstatus tuan rumah.
” Saya merupakan anggota Badan Anggaran yang tengah membahas APBD 2019, hingga saat ini belum anggaran tersebut diajukan oleh pihak Pemprov, ” katanya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan mengatakan, sistem pelatihan para kafilah harus diperhatikan sebelum bertanding. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan yang terbaik.
Saat ini, lanjut Arkadius, DPRD tengah membahas Ranperda tentang APBD 2019, pada pembahasan tersebut anggaran untuk pelatihan untuk para khilafah menjadi salah satu topik untuk ditindaklanjuti. Pemprov harus memperhatikan hal tersebut jika ingin prestasi Sumbar meningkat saat perhelatan MTQ Nasional ke – 28 yang akan dihelat di Sumbar ini. (401)
