Pada Dinas Pertanian realisasi PAD Dinas Pertanian tahun 2023 sudah di atas 100 persen untuk di tingkatkan dan dipertahankan. Dinas Pertanian diminta serius dalam pemanfaatan Tahura Bung Hatta agar tidak menjadi beban anggaran melainkan menjadi sumber PAD. Jika Dinas Pertanian mengalami kesulitan dalam mengelolanya ada baiknya mencari investor (Pihak Ketiga). Upaya untuk mengevaluasi dan meningkatkan operasional RPH, sebagai sumber utama PAD Dinas Pertanian
Pada Bagian Perekonomian, diminta untuk terus mengawal BUMD agar berkontribusi positif terhadap PAD Pemko Padang selaku pemilik. Mendesak PSM untuk menjelaskan tentang penggunaan Penyertaan Modal Awal sebesar Rp.2 M.
Untuk BUMD Perumda Padang Sejahtera Mandiri (PSM), Manajemen PSM di minta untuk mengembangkan Pantai air manis agar PAD lebih di maksimalkan. Mengkaji kembali kelayakan/peluang untuk bisa ikut sebagai distributor semen padang. Mengkaji peluang untuk melaksanakan COR bisnis yang lain yang sudah ditetapkan dalam Perda Pendirian.
Rekomendasi selanjutnya kata Syafrial Kani terkait dengan Tindak Lanjut terhadap LHP BPK RI, beberapa catatan dan rekomendasi DPRD terhadap temuan dalam LHP BPK RI sebagai berikut:
Catatan Keuangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari BPK yaitu Konstruksi dalam pekerjaan dan aset dimana pada Tahun 2017 ada DED dan masih tercatat dalam laporan keuangan dan diminta oleh BPK untuk berkoordinasi dengan bagian Aset dan kami juga sudah berkoordinasi dengan inspektorat.
Lanjut terkait Temuan BPK di Kecamatan Kuranji. Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Jumlah Temuan 47.453.000 tindak lanjut sudah dilakukan reklasifikasi aset tetap ke belanja hibah dan dibuatkan berita acara serah terima hibah kepada penerima hibah.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah temuan 871.988.194 tindak lanjut akan dilakukan koordinasi ke bidang Aset BPKAD terkait pencatatan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan.
Terkait temuan BPK di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berupa kesalahan rekening agar ditindaklanjuti dan tidak terjadi ke depannya lagi.
Pada RSUD dr. Rasidin Padang ditemukan kesalahan penganggaran yang seharusnya rekening belanja barang dan jasa menjadi belanja modal agar kedepannya lebih teliti dan hati-hati.
Terkait kesalahan data JKN pada Dinas Kesehatan yang belum valid agar segera dilakukan rekonsiliasi dengan instansi terkait sehingga uddating data dapat diwujudkan.
