PADANG – DPRD Kota Padang menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota pada Masa Sidang II Tahun 2024. Bimtek digelar selama tiga hari mulai tanggal 18 sampai 20 Juli di Hotel Pangeran Pekanbaru.
“Bimtek pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang diikuti oleh 45 orang anggota DPRD Kota Padang dan juga di fasilitasi oleh pejabat struktural dan staf pelaksana pada sekretariat DPRD Kota Padang,” kata Sekretaris DPRD Kota Padang, Hendrizal Azhar.
Ia menambahkan Bimtek kali ini mengusung tema “Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah”.
Ketua DPRD Kota Padang, Syafrial Kani dalam sambutannya mengatakan, sesuai tema yang diusung pada kegiatan bimtek dan pendalaman tugas kali ini diharapkan
banyak ilmu dan pengetahuan baru yang diperoleh anggota Dewan.
“Materi pun telah disampaikan oleh para narasumber yang kompeten dan disajikan secara menarik dan informatif, sehingga kegiatan bimbingan teknis pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang ini, dapat kita ikuti dengan baik dan bersama-sama dari awal pembukaan sampai acara penutupan,” ucapnya.
Syafrial Kani juga mengajak seluruh anggota dewan untuk terus bekerja sama, saling mendukung, dan menjadikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dalam Bimtek ini sebagai panduan untuk aksi nyata ke depan.
“Dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, marilah kita terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri sebagai bagian dari tanggung jawab kita kepada masyarakat. Pemahaman mendalam terkait pembangunan berkelanjutan dan pengawasan yang efektif akan memperkuat peran kita sebagai anggota legisltif,” ujarnya.
Dikatakannya lagi, untuk mengoptimalkan pemahaman dan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota legistatif, tidak cukup dengan pembelajaran selama bimtek pendalaman tugas ini saja.
“Untuk itu kami berharap, agar kita semua dapat terus belajar melalui berbagai media dan sarana pembelajaran lainnya, guna meningkatkan pengetahuan dan kepekaan kita terhadap dinamika perkembangan kondisi masyarakat dan perubahan regulasi yang terjadi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional,” tuturnya. (*)
