PARIAMAN – Setelah Pj. Walikota Roberia menyampaikan RAPBD 2024 melalui rapat paripurna DPRD Kota Pariaman beberapa hari lalu, tiba giliran anggota DPRD menanggapinya.
Rapat paripurna mendengar pandangan fraksi, yang dipimpin Ketua DPRD, Harpen Agus Bulyandi didampingi Wakil Wakil Ketua DPRD, Efrizal dan Mulyadi, Anggota DPRD Kota Pariaman, perwakilan Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli, kepala OPD, Kabag dan Camat se-Kota Pariaman, di Gedung DPRD Kota Pariaman, Rabu (8/11).
Juru bicara Fraksi Bulan Bintang, Romi Novialdi mengatakan dalam nota keuangan walikota tentang RAPBD 2024 ada beberapa catatan yakni dalam membuat sebuah perencanaan sebuah anggaran dilakukan berdasarkan data riil pada anggaran yang direncanakan. Besar atau kecilnya ditentukan dengan kebutuhan dari setiap OPD. Maka dalam hal ini kami menghimbau kepada Pemerintah Kota ataupun setiap OPD, dalam hal perencanaannya diperlukan keefektifan dan keakuratan perhitungan dalam perencanaan agar nantinya hasil yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan target dari perencanaan yang telah direncanakan.
“Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, agar pemerintah lebih memaksimalkan penggalian Sumber PAD terutama dari pajak daerah dan retribusi daerah terutama dari sektor unggulan daerah seperti pariwisata dan lainnya,” tukasnya.
M.Taufik Juru bicara Fraksi Nasional Demokrat menyampaikan terkait dengan rancangan APBD 2024 ini, apakah telah mencakup ruang lingkup yang sesuai dengan posisi standarisasi kebutuhannya. Jangan sampai pada APBD tahun Anggaran 2024 nanti, anggaran kegiatan yang telah ditetapkan berubah pelaksanaannya ataupun tidak terlaksana yang disebabkan beberapa alasan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya.
Fraksi Golongan Karya melalui juru bicara, Ali Bakri memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Pariaman yang selalu berbuat yang terbaik dalam kinerja penyusunan APBD untuk keperluan pembangunan sarana umum dan keperluan berjalannya roda pemerintahan guna memacu pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara pandangan umum fraksi Gerakan Indonesia Raya, Fitri Nora menginginkan kepada eksekutif semoga Tahun Anggaran 2024 nanti tidak terjadi defisit seperti beberapa tahun belakangan ini. Kami berharap kepada tim TAPD untuk dapat melakukan pola penganggaran ini dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadinya defisit kembali.
“Kepada Eksekutif kami meminta dan harus di prioritaskan semua Gaji Pokok maupun tunjangan bagi semua pegawai ASN, Non ASN, THL dll yang ada di Pemko Pariaman ini harus dianggarkan sebagai plafon prioritas. Jangan sampai terjadi kembali seperti pada tahun pengangaran Tahun 2023 ini”, terangnya.
Selanjutnya fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan Azman upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya defisit pada RAPBD Tahun Anggaran 2024, apa kiat dan strategi yang mesti dilakukan.
“Kami juga menanyakan apa langkah yang telah dilakukan oleh Pemko Pariaman terkait bagaimana mengatasi kabut asap dan beradaptasi dengan perubahan iklim yang ekstrim ini,” ulasnya.
Fraksi Keadilan Demokrat yang disampaikan oleh M. Yasin terkait pembangunan Masjid Terapung dan Kapal Perang Teluk Bone 511, yang saat ini masih belum jelas. Apa rencana dan tindak lanjutnya untuk tahun ini.
“Selain itu, pada kondisi saat ini banyak ditemukan kondisi sarana dan prasarana pendidikan dasar kita sangat menyedihkan. Saat ini banyak ditemukan lokal, sarana ibadah dan MCK yang rusak. Kami berharap meninjau kembali 5 hari sekolah, karena memiliki dampak bagi masyarakat luas,” tuturnya.
Pada nota keuangan Wali Kota Pariaman yang disampaikan kemaren, dijelaskan bahwa perkiraan Pendapatan Daerah tahun 2024 sebesar Rp.656.349.961.228 dan perkiraan Belanja Daerah sebesar Rp.673.154.195.237 dan jika dibandingkan maka terjadi defisit sebesar Rp.16.804.234.009, dan defisit tersebut dapat ditutupi dengan pembiayaan netto dari hasil penerimaan pembiayaan. (agus)
