PADANG – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib akan mendalami persoalan konflik agraria penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Air Bangis, Pasaman Barat agar bisa didapatkan solusi.
Hal itu dikatakan Suwirpen saat pertemuan membahas persoalan konflik agraria penolakan PSN itu, Selasa (22/8) di gedung dewan setempat.
Suwirpen mengatakan secara kelembagaan, DPRD tidak menginginkan adanya gesekan sosial terjadi di tengah masyarakat. Kerena itu DPRD akan melakukan pendalaman demi mencarikan solusi untuk persoalan yang dihadapi masyarakat Air Bangis.
“Kita tidak menginginkan adanya persoalan agraria ditengah masyarakat, oleh karena itu mari bersinergi untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat. Persoalan masyarakat Air Bangis tentunya semakin rumit ketika tidak adanya sosialisasi bahwa hutan produksi tidak boleh digarap masyarakat,” tutur Suwirpen.
Ditambahkannya, pada kenyataannya masyarakat telah lama menggarap, tentunya perlu pengawasan dan sosialisasi ke depan.
Ia mengatakan, DPRD Sumbar menyayangkan pecahnya konflik agraria penolakan PSN di Nagari Air Bangis. Untuk itu, ia mengajak semua kalangan untuk bersinergi guna mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat Air Bangis.
Apalagi, menurutnya, persoalan penolakan kehadiran rencana kehadiran mega proyek investasi Trilliunan rupiah PT Abaco Pasifik Indonesia itu, semakin rumit dengan kenyataan tidak pernah adanya sosialisasi dari pemerintah bahwa hutan produksi tidak boleh digarap secara bebas oleh masyarakat.
“Sementara pada kenyataannya disana ada masyarakat yang telah lama mengelola kawasan hutan milik negara. Kedepannya tentu perlu pengawasan dan sosialisasi,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Suwirpen juga menanyakan bagaimana secara keseluruhan tanggapan masyarakat Air Bangis, tentang rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) dan bagaimana jika PSN telah direalisasikan dan dilakukan tukar kawasan hutan.
Senada dengan itu, Anggota DPRD Sumbar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Pasaman-Pasaman Barat, Khairudin Simanjuntak menyoroti status Clear And Clean lahan usulan PSN yang disampaikan Gubernur Sumbar melalui surat kepada Kementrian Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)
Ia menilai, pernyataan Clear and Clean usulan lahan rencana PSN tersebut, tidak berdasar. Sebab pada kenyataannya, areal yang direncanakan diatasnya akan dibangun kawasan industri Oil Refinery dan fasilitas pendukung lainnya itu, tumpang tindih dengan wilayah pemukiman dan perkebunan yang telah digarap oleh masyarakat selama puluhan tahun.
“Untuk itu kepada Pemerintah Provinsi (instansi terkait Red), berikan lah data yang rill kepada Gubernur agar permasalahan bisa dicarikan jalan keluarnya. Jangan sampai ada tanggapan gubernur seperti surat yang berbunyi clear and clear itu,” tegasnya.
Diketahui, pada pertemuan itu hadir juga perwakilan masyarakat Air Bangis, Wahana Lingkungan Hidup, Jaringan Pembela HAM serta elemen gerakan mahasiswa Sumbar. (W)
